Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 19 Februari mendatang. Pertemuan ini akan digelar di Washington, tepatnya di Institut Perdamaian AS yang kini telah diganti namanya oleh Trump sebagai markas BoP.
Undangan resmi telah dikirimkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia pada pekan lalu. Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa selain menghadiri pertemuan BoP, Indonesia juga berharap dapat menandatangani perjanjian perdagangan dengan AS selama kunjungan tersebut. Hal ini menandai langkah diplomasi penting bagi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
Board of Peace sendiri awalnya dibentuk sebagai badan terbatas yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza pasca serangan Israel. Namun, menurut rancangan piagam terbaru, mandat BoP diperluas untuk menangani konflik di berbagai belahan dunia. Menariknya, draf piagam yang dikirimkan kepada negara-negara calon anggota tidak lagi secara eksplisit menyebut Gaza, melainkan menekankan misi global dalam menjaga perdamaian.
Pertemuan ini disebut-sebut juga akan menjadi ajang penggalangan dana. Pejabat AS mengungkapkan bahwa ada klausul iuran senilai 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap BoP. Meski rincian teknis masih dibicarakan, isu mengenai iuran ini menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia siap berkontribusi dalam jumlah besar demi menjadi bagian dari organisasi baru tersebut.
Sejauh ini, sekitar 20 negara telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian. Namun, sebagian besar sekutu AS di Eropa masih menahan diri dan belum menyatakan bergabung. Israel sendiri belum resmi menandatangani meski Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan niat negaranya untuk ikut serta. Skeptisisme muncul dari berbagai pihak yang mempertanyakan apakah BoP berpotensi menjadi tandingan baru bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat mandatnya yang luas dan kepemimpinan langsung oleh Presiden Trump.
Pertemuan 19 Februari mendatang akan menjadi pertemuan pertama sejak upacara penandatanganan piagam BoP di Forum Ekonomi Dunia Davos, Swiss, bulan lalu. Hingga kini, baru Argentina, Rumania, dan Indonesia yang secara terbuka menyatakan akan hadir. Negara lain masih belum memastikan tingkat kehadiran mereka.
Bagi Indonesia, kehadiran Prabowo Subianto dalam forum ini memiliki arti strategis. Selain memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia juga berkesempatan menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dunia. Namun, isu mengenai iuran besar yang harus dibayarkan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia perlu menimbang manfaat keanggotaan BoP dengan beban finansial yang ditanggung.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa langkah Indonesia menghadiri BoP bisa menjadi strategi diplomasi baru. Dengan bergabung dalam forum yang dipimpin langsung oleh Presiden AS, Indonesia berpotensi mendapatkan akses lebih besar dalam kerja sama ekonomi dan politik. Namun, mereka juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam dinamika politik global yang bisa menimbulkan kontroversi, terutama jika BoP dianggap sebagai upaya melemahkan peran PBB.
Selain isu perdamaian, kunjungan Prabowo ke Washington juga diharapkan menghasilkan kesepakatan perdagangan. Indonesia melihat peluang besar untuk memperluas akses pasar di Amerika Serikat, terutama di sektor energi, pertanian, dan teknologi. Perjanjian dagang ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia sekaligus memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pertemuan BoP juga menjadi ajang penting bagi Prabowo untuk menunjukkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional. Sebagai negara dengan populasi besar dan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Dengan bergabung dalam forum perdamaian global, Indonesia dapat memperkuat citra sebagai negara yang berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.
Meski demikian, publik masih menunggu kepastian apakah Indonesia akan benar-benar menyetor iuran besar untuk menjadi anggota tetap BoP. Pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini. Namun, jika Indonesia memutuskan untuk berkontribusi, langkah tersebut akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih besar dalam percaturan politik internasional.
Dengan segala dinamika yang menyertai, kehadiran Prabowo Subianto di pertemuan BoP pada 19 Februari mendatang akan menjadi sorotan dunia. Pertemuan ini bukan hanya soal perdamaian, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan diplomasi Indonesia di tingkat global.
