JAKARTA, DISWAY.ID-- Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi ancaman serius kesehatan masyarakat di Indonesia dan kawasan tropis dunia. Secara global, kasus dengue mencapai lebih dari 390 juta infeksi setiap tahun.
Faktor perubahan iklim, kepadatan penduduk, urbanisasi, serta tingginya mobilitas lintas negara membuat penyebaran penyakit ini semakin sulit dikendalikan, terutama di Asia Tenggara.
BACA JUGA:Hutama Karya Umumkan Penutupan Sementara Ruas Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung
BACA JUGA:GEGER! Bayi Baru Lahir dan Masih Hidup Sengaja Ditinggal di Apartemen Bekasi, Masih Ada Ari-Ari dan Tali Pusar
Direktur Penyakit Menular Kemenkes, Prima Yosephine, mengatakan bahwa dengue masih menjadi masalah kesehatan publik di kawasan ASEAN sehingga kerja sama lintas negara sangat mendesak.
Indonesia pun mengambil peran sebagai tuan rumah forum pertama untuk mendorong pertukaran praktik terbaik dan menyusun gerakan kolektif pengendalian dengue," ujar Prima, di Jakarta, Senin, 9 Febuari 2026.
Untuk memperkuat respons regional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memimpin kolaborasi bersama Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR) dan mitra regional melalui Forum Regional Asia Tenggara untuk Pencegahan dan Pengendalian Dengue.
Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan guna menyusun strategi bersama menuju target nol kematian akibat dengue pada 2030," katanya.
BACA JUGA:Pemerintah Mulai Hilirisasi Ayam Terintegrasi di Enam Daerah, PTPN IV PalmCo Siapkan Aset Lahan Strategis Saat Ground Breaking di Paser untuk Dukung S
BACA JUGA:Bocoran Menu MBG di Bulan Ramadan, Awet Tahan Lama untuk Disantap saat Berbuka
Kemenkes mengedepankan tiga pendekatan utama, yakni pengendalian lingkungan, pengendalian vektor nyamuk, serta perlindungan individu melalui vaksinasi.
Selain itu, inovasi seperti metode Wolbachia terus diperluas. Program yang dimulai di lima kota sejak 2023 akan dilanjutkan bertahap hingga puluhan daerah, sambil mengevaluasi efektivitasnya.
Untuk vaksin dengue, Kemenkes telah memberikan izin penggunaan dan mendorong pemerintah daerah berinisiatif memasukkan vaksinasi ke program lokal, terutama di wilayah dengan kasus tinggi. Saat ini, 11 daerah menjalankan program percontohan dengan cakupan sekitar 80 persen.
BACA JUGA:Terjaring OTT KPK, MA Pastikan Pimpinan hingga Juru Sita PN Depok Diberhentikan
BACA JUGA:Heboh! Perkara Main Drum di Jakbar, Oknum Pengacara dan Tetangga Saling Lapor Polisi
- 1
- 2
- »
