Francine PSI Minta Ranperda Penyelenggaraan Sistem Pangan Perbaiki Tata Kelola Distribusi

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, (Sumber: Dok. Francine Widjojo)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai belum mampu memenuhi ketersediaan pangan bersubsidi bagi warga penerima manfaat bantuan sosial (bansos).

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, pada Senin (9/2/2026).

Dalam Rapat Paripurna Pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Francine menyebut fraksinya masih menerima aspirasi masyarakat soal sulitnya mendapatkan pangan bersubsidi.

Selama masa reses, ia mengaku menerima banyak aduan terkait persoalan pangan bersubsidi. Salah satunya masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat, namun masih mengalami kesulitan dalam mengakses pangan bersubsidi.

Tak hanya itu, legislator dari partai berlambang gajah tersebut juga menemukan pangan bersubsidi tidak tersedia secara lengkap di lapangan. 

Baca Juga: Pelajar Tewas Kecelakaan Imbas Jalan Berlubang, Pramono: Pemprov DKI Tanggung Biaya RS dan Pemakaman

“Warga banyak mengeluh antrean daring sulit mendapatkan barcode pengambilan pangan bersubsidi. Tidak sampai sepuluh menit, antrean daring sudah habis," kata Francine dalam keterangan resmi yang diterima KompasTV, Senin. 

"Jenis pangan bersubsidi yang seharusnya tersedia sebanyak enam komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur, pada praktiknya tidak tersedia lengkap di setiap gerai."

Padahal, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2022 disebutnya telah mengatur Pemprov DKI Jakarta dan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan wajib menyediakan enam jenis pangan yang dapat dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat bansos dengan harga murah.

Francine juga menyoroti pemotongan anggaran subsidi pangan sekitar Rp370 miliar yang berdampak langsung pada semakin sulitnya warga DKI Jakarta mengakses pangan bersubsidi. 

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV