Analis: Pemilu 2029 Pertarungan Antara Dinasti Megawati, SBY dan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Bursa bakal calon wakil presiden Pemilu 2029 diwarnai pertarungan antardinasti politik.

Pasalnya, ada tiga orang keturunan mantan presiden yang dinilai berpotensi besar menjadi cawapres.

BACA JUGA: Bakal Mati-matian Demi PSI, Jokowi Dinilai Mau Mengamankan Dinasti Politik

Mereka adalah, Agus Harimurti Yudhoyono (putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY), Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi), dan Puan Maharani (putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri).

Ketiga poros dinasti politik ini dinilai memiliki karakter, basis pendukung, dan strategi regenerasi politik yang berbeda.

BACA JUGA: Kaesang Jadi Ketum PSI Lagi, Pengamat: Wajah Dinasti Politik Jokowi

"Dinasti Mega mengandalkan struktur partai dan ideologi, dinasti SBY bertumpu pada institusi dan kaderisasi, sementara dinasti Jokowi kuat pada popularitas dan akses kekuasaan. Ini bukan hal baru, tetapi skalanya kini jauh lebih terbuka,” ujar Founder Anabel Politik, Frans Simorangkir.

Dalam simulasi cawapres yang dilakukan IndexPolitica Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono menunjukkan daya saing yang lebih kuat dengan elektabilitas 15,75 persen, lebih tinggi dibanding Gibran yang berada di angka 12,35 persen.

BACA JUGA: Soal Politik Dinasti, Prananda: NasDem Mengedepankan Spirit Meritokrasi

“Sebagai cawapres, AHY dianggap mampu mengisi ruang stabilitas dan institusional. Sementara Gibran tetap kuat dari sisi popularitas, tetapi masih dinilai perlu penguatan peran sebagai figur penyeimbang,” kata Frans.

Sedangkan, meski memiliki elektabilitas yang lebih kecil, Puan Maharani jauh lebih berpengalaman dalam berpolitik ketimbang dua pesaingnya tersebut.

Dia juga didukung salah satu mesin politik terkuat negeri ini, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP).

Frans menilai pertarungan antardinasti ini membuat Pemilu 2029 tidak hanya menjadi kompetisi elektoral biasa, melainkan juga pertarungan narasi tentang kesinambungan dan perubahan.

Di satu sisi, dinasti politik menawarkan stabilitas dan pengalaman. Namun di sisi lain, fenomena ini memunculkan kritik soal regenerasi dan meritokrasi.

Dalam situasi tersebut, pemilih diperkirakan akan semakin selektif, tidak hanya memilih sosok, tetapi juga menilai sejauh mana kekuasaan politik didistribusikan secara adil dan terbuka.

Frans Simorangkir menambahkan bahwa agar para kandidat dapat terlepas dari stigma dinasti politik, langkah paling krusial adalah membangun legitimasi melalui kinerja dan pengalaman yang terukur.

Ia menilai transparansi, akuntabilitas kebijakan, serta kesediaan menerima kritik publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemilih.

“Cara keluar dari stigma dinasti bukan dengan menyangkal asal-usul, tetapi dengan membuktikan kapasitas. Kandidat harus menunjukkan rekam jejak, bukan sekadar relasi. Ketika pengalaman dan kinerja lebih menonjol daripada nama keluarga, stigma itu perlahan akan luntur,” katanya. (dil/jpnn)