Dengue masih menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat paling serius di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang besar, terutama bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Di tengah tantangan tersebut, kolaborasi lintas negara dan lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat upaya pencegahan yang berkelanjutan.
Menjawab kebutuhan tersebut, Indonesia menjadi tuan rumah Forum Regional: Mendorong Aksi Kolektif dalam Pencegahan dan Pengendalian Dengue di Kawasan Negara-Negara ASEAN/Asia Tenggara, yang diselenggarakan di Jakarta pada 9–10 Februari 2026. Forum ini digagas oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue, serta melibatkan para mitra regional dan global. Sekitar 150 peserta dan panelis dari kalangan pembuat kebijakan, otoritas kesehatan, komunitas ilmiah, hingga mitra pembangunan dari 10 negara anggota ASEAN hadir dalam forum ini
Secara global, lebih dari 3,9 miliar orang berisiko terinfeksi dengue, dengan estimasi sekitar 390 juta kasus terjadi setiap tahun. Organisasi kesehatan dunia, World Health Organization, mencatat dengue sebagai salah satu penyakit tular vektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan kawasan Asia Pasifik menjadi kontributor kasus terbesar
Kawasan ASEAN sendiri telah lama dikenal sebagai episentrum global penularan dengue. Mobilitas lintas negara, urbanisasi yang cepat, serta perubahan iklim membuat penularan dengue semakin sulit dikendalikan. Data regional menunjukkan ratusan ribu kasus dengue dilaporkan di Asia Tenggara sepanjang 2025, dengan Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, dan Singapura mencatat jumlah kasus tertinggi. Fakta ini menegaskan bahwa dengue bukan hanya persoalan nasional, melainkan tantangan regional yang membutuhkan respons bersama
Indonesia mencerminkan kompleksitas persoalan dengue di Asia Tenggara. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 257 ribu kasus dengue dengan lebih dari 1.400 kematian. Beban sebenarnya bahkan lebih besar jika dilihat dari pembiayaan kesehatan nasional, yang menunjukkan lebih dari satu juta kasus terkait dengue ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat dengue diperkirakan mendekati Rp15 triliun per tahun, menjadikannya isu kesehatan sekaligus isu pembangunan
Hingga akhir 2025, kasus dengue di Indonesia masih tercatat ratusan ribu dengan ratusan kematian, menegaskan bahwa penyakit ini bersifat endemis dan memerlukan kewaspadaan sepanjang tahun. Bagi perempuan, dampak dengue sering kali berlapis, mulai dari peran sebagai pengasuh anggota keluarga yang sakit hingga risiko kesehatan bagi ibu dan anak.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D., menekankan pentingnya kekompakan negara-negara ASEAN dalam menghadapi dengue. Menurutnya, nyamuk tidak mengenal batas negara, sehingga respons yang terfragmentasi tidak akan efektif.
Ia menyoroti keberhasilan Indonesia menurunkan angka kejadian dengue pada 2025 melalui pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi Wolbachia dan penguatan vaksinasi. Pendekatan ini dinilai mampu melindungi masyarakat di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata
Ketua KOBAR Lawan Dengue, dr. H. Suir Syam, MKes, MMR., menegaskan bahwa pengendalian dengue harus bertumpu pada pencegahan dini yang dimulai dari tingkat rumah tangga, diperkuat di komunitas, dan didukung kolaborasi lintas sektor. Tidak ada satu pihak pun yang dapat berjalan sendiri dalam menghadapi dengue.
Dari perspektif parlemen, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., menyampaikan bahwa dengue bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga persoalan ketahanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian dengue perlu dilaksanakan secara komprehensif dan saling melengkapi, termasuk melalui inovasi pencegahan seperti vaksinasi dan pengendalian vektor berbasis sains
Pemerintah Indonesia saat ini tengah memperbarui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dengue 2026–2029 yang selaras dengan agenda regional ASEAN dan kerangka kerja WHO. Strategi ini menitikberatkan pada deteksi dini, tata laksana klinis yang lebih baik, penguatan pencegahan melalui inovasi, komunikasi risiko, serta sistem surveilans terintegrasi.
Forum Regional ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk bergerak dari pendekatan reaktif menuju strategi yang lebih prediktif, preventif, dan terkoordinasi. Dengan kepemimpinan kolaboratif, inovasi berbasis bukti, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, target Zero Dengue Deaths by 2030 diharapkan dapat tercapai, demi melindungi kesehatan masyarakat Asia Tenggara secara berkelanjutan
