Satu abad pertama, NU berhasil membuktikan diri sebagai jangkar Islam ramah (rahmatan lil 'alamin) yang mengawal tradisi Nusantara dengan Aswaja. Namun, memasuki milenium kedua, sarung dan kitab kuning-sebagai simbol kultural-menghadapi tantangan akselerasi zaman yang tak terelakkan.
NU kini berdiri di persimpangan antara realitas ganda: sebagai organisasi Islam terbesar dengan akar kultural yang kokoh, sekaligus sebagai entitas yang tertatih-tatih merespons disrupsi zaman.
Jargon "NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana" kini terdengar usang dan kurang bermanfaat, bahkan cenderung menjadi pembenaran atas sikap ambivalen yang tidak menghasilkan kemaslahatan terukur bagi warga nahdliyin (umat). Karenanya, secara politik, NU sedang berada di titik kritis dan membutuhkan refleksi agar tidak sekadar menjadi Ormas penonton di tengah perubahan.
Tantangan pertama adalah relasi PBNU dan partai politik (khususnya PKB). NU, sebagai civil society yang melahirkan PKB, seharusnya menempatkan partai tersebut sebagai alat politik warga untuk memperjuangkan kebijakan berpihak pada umat. Sayangnya, relasi ini seringkali terjebak pada konflik elit, saling serang, dan delegitimasi yang memanas, terutama menjelang Pemilu 2024.
Atas nama Khittah 1926, elit PBNU banyak yang salah tafsir dengan sudut yang sempit, akhirnya membiarkan anak kandungnya (PKB) berjalan sendirian secara tertatih, bahkan tidak sedikit dari elit itu menjadi "penggembos" suara, sementara PKB yang merasa mandiri dan solid, hanya menonjolkan kepentingan elektoral dan perebutan kekuasaan, bukan perjuangan politik substansial untuk nahdliyin. NU perlu kembali pada khittah sebagai pengawal moral, tetapi tidak perlu antipati pada PKB yang didirikan para masayikh NU untuk menjadi wadah aspirasi warganya.
Tantangan berikutnya yang mendesak NU adalah kesenjangan digital. Saat dunia dakwah beralih ke layar kaca digital, konten moderat seringkali kalah cepat dengan narasi ekstrem. Umat membutuhkan bimbingan agama yang instan namun mendalam, sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh gerakan dakwah konvensional.
Karenanya, NU perlu proaktif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi dan Aswaja An-Nahdliyah. Penguatan literasi digital di kalangan nahdliyin dan pengembangan konten digital yang menarik menjadi tantangan untuk melawan narasi ekstremisme di ruang siber. Secara keilmuan dan sanad, NU harus melahirkan "Ulama Digital" yang tidak hanya mahir bahtsul masail secara tekstual, tetapi juga cakap bahtsul masa'il kontemporer di dunia maya.
Berikutnya adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan NU menjadi krusial untuk menghadapi tantangan global. Hal ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan transformatif, khususnya revitalisasi kurikulum pesantren dan LP Ma'arif NU, perlu memadukan penguasaan ilmu agama dengan literasi digital, sains, dan kewirausahaan untuk menciptakan nahdliyin yang berdaya saing.
Kemudian, perlunya revitalisasi format dakwah. Dakwah NU selama milinium pertama sering mengandalkan panggung dan gebyar seremonial, serta banyak diisi dengan agenda ritual tradisi, seperti peringatan kematian dan serupa, bukan tak penting, tapi perlu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang lebih mengarah pada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.
Selain melestarikan tradisi, dakwah juga harus fokus pada pemberdayaan umat, edukasi yang sifatnya mencerahkan, dan solusi terhadap persoalan kontemporer. Pemanfaatan platform digital untuk menyebarkan konten dakwah yang relevan dan mudah dipahami menjadi penting untuk menjangkau generasi muda.
Lalu tantangan berikutnya adalah penguatan akses kesehatan dan jejaring sosial-ekonomi. NU peru membuka akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warga, termasuk nahdliyin, adalah hal mendesak. NU mendatang perlu menjadikan isu kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial sebagai target utama, seperti membangun klinik NU minimal di setiap kecamatan, serta memastikan pengawalan program BPJS bagi warga miskin, sebagai prioritas utama.
Lebih jauh, struktur ekonomi jamaah yang masih lemah membuat NU rentan terhadap polarisasi. Kemandirian NU bukan lagi wacana, melainkan keharusan untuk memberdayakan ekonomi melalui digitalisasi UMKM. Jika tidak, "sarung" yang menjadi simbol kebersahajaan berisiko tertinggal oleh cepatnya laju teknologi yang serba cepat.
Adapun wacana tentang Islam Nusantara dan Fiqih Peradaban tidak boleh terlalu melambung ke langit, tapi perlu menyentuh bumi, dengan kontekstualisasi dan internalisasi di tengah kebutuhan umat, juga harus diterjemahkan ke dalam program-program konkret yang menyentuh kebutuhan riil nahdliyin di akar rumput.
NU di abad kedua membutuhkan keberanian untuk berinovasi, beradaptasi, dan kembali fokus pada pemberdayaan umat demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tradisi harus dipertahankan, namun visi misi harus diperbarui.
Sebab kaidah al-muhafadhotu 'ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah tidak cukup hanya memelihara tradisi lama yang baik, tetapi juga harus mengambil inovasi baru yang lebih baik. Prinsip ini berarti perlu menyeimbangkan pelestarian warisan (akidah/amaliyah) dengan kemajuan modernisasi (IPTEK), dan inilah yang nanti akan menjadikan NU terus eksis dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Milenium kedua adalah era di mana NU diuji untuk menjadi "pelayan umat" yang tidak hanya menyentuh aspek ukhrawi, tetapi juga menjawab permasalahan duniawi- politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan literasi digital-tanpa kehilangan jati diri tradisionalnya. Demikian diantara tantangan yang dihadapi dan harus menjadi program prioritas PBNU mendatang, siapapun nahkodanya. Wallahu'alam bishawab.
KH Imam Jazuli Lc., MA. Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri; Alumni Universitas Al-Azhar, Mesir, Dept. Theology and Philosophy; Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Dept. Politic and Strategy; Alumni Universiti Malaya, Dept. International Strategic and Defence Studies; Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon; Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia); Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2010-2015.
(rdp/dhn)
