Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan penyedia indeks global FTSE Russell untuk menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026 dinilai sebagai sinyal peringatan bagi kredibilitas pasar modal di mata investor internasional.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengungkapkan bahwa langkah FTSE yang mengikuti jejak MSCI ini mencerminkan sikap kehati-hatian investor global. Hal tersebut dipicu oleh sejumlah faktor fundamental terkait integritas data di bursa domestik.
“Tentunya ini memberikan indikasi kuat bahwa para pelaku investor global ini lebih bersikap prudentterkait faktor kurangnya transparansi, likuiditas, serta ketidakakuratan data free float," ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).
Meskipun peninjauan atau review dibekukan, Indonesia dinilai masih beruntung karena belum mengalami penurunan status klasifikasi pasar atau downgrade.
Sementara itu, Nafan menilai bahwa volatilitas IHSG saat ini masih sangat bergantung pada sentimen global dan pemosisian dana asing, sehingga kepastian data domestik menjadi krusial untuk menjaga aliran modal.
Di sisi lain, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada agenda otoritas bursa besok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan melakukan pertemuan dengan penyedia indeks global lainnya, MSCI.
“Besok BEI akan kembali melakukan pertemuan dengan MSCI. Nanti para pelaku pasar akan memantau bagaimana perkembangannya,” pungkas Nafan.
Sebagai informasi, FTSE Russell menunda peninjauan indeks Indonesia Maret 2026 guna menghindari dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian persentase free float selama masa reformasi pasar modal oleh OJK dan BEI.
Keputusan tersebut mengacu pada aturan Exceptional Market Disruption, yang berarti untuk sementara waktu tidak akan ada penambahan, penghapusan, ataupun perubahan segmen kapitalisasi saham- saham Indonesia di dalam indeks FTSE hingga proses reformasi dinilai lebih jelas.
Dalam kesempatan terpisah, Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan, menuturkan pembekuan sementara diambil untuk menyelaraskan data dengan reformasi kebijakan yang digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, khususnya terkait transparansi perhitungan saham free float.
“Kebijakan ini bersifat teknis dan sementara, serta tidak berkaitan dengan klasifikasi status pasar saham Indonesia dalam kerangka Equity Country Classification FTSE,” ucap Valdy dalam risetnya, Selasa (10/2/2026).
Menurut Valdy, langkah FTSE bertujuan memitigasi risiko distorsi indeks. Perubahan metodologi free float yang sedang berjalan memerlukan kepastian data agar likuiditas di pasar modal tetap terjaga selama masa transisi.
Dengan adanya penundaan ini, FTSE Russell membekukan segala bentuk penambahan atau penghapusan konstituen, perubahan segmen kapitalisasi, hingga penyesuaian bobot akibat aksi korporasi tertentu.
Namun demikian, aksi korporasi seperti pembagian dividen, stock split, konsolidasi saham, serta penghapusan pencatatan (delisting) akibat merger atau suspensi permanen tetap akan diproses sesuai metodologi yang berlaku.
Valdy menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada tertahannya arus dana berbasis indeks FTSE di pasar saham Indonesia. Namun, di sisi lain, hal tersebut memberikan sentimen stabilitas bagi kepemilikan investor asing di lantai bursa.
“Arus dana berbasis indeks FTSE akan cenderung tertahan dalam jangka pendek. Namun, stabilitas kepemilikan asing relatif terjaga karena tidak adanya forced rebalancing selama periode penundaan,” ucap Valdy.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
