Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina sampai Kementerian ESDM untuk menghentikan sementara kebijakan kuota BBM bersubsidi di Provinsi Aceh.
Menurut Muzani, BBM sangat diperlukan dalam pemulihan sejumlah wilayah di Aceh pascabencana banjir dan longsor.
“Dalam catatan dari Wakil Gubernur (Aceh), wakil gubernur menitipkan pesan kepada saya, pertama supaya jatah BBM di Provinsi Aceh ini di-loss, begitu Pak? Jadi saya sudah berbisik kepada Pak Kepala Satgas, Pak Tito Mendagri, ini akan kita sama-sama perjuangkan supaya jatah kuota BBM di Aceh tidak lagi terbatas,” ungkap Muzani dalam sambutannya saat salurkan bantuan MPR di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (10/2).
Pertimbangannya, agar alat-alat berat bisa terus berfungsi selama proses pemulihan ini.
“Ini penting karena supaya alat-alat berat yang beroperasi 24 jam ini tidak terhambat oleh jumlah BBM yang terbatas akibat barcode,” tuturnya.
“Nanti kami akan berbisik sama Pak Kepala Satgas untuk bisa bicara dengan Pertamina dan Menteri ESDM agar, jatah BBM di Aceh di-loss,” lanjutnya.
Sementara Wagub Aceh Fadhlullah mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pertamina agar barcode BBM bersubsidi dihentikan sementara hingga Idul Fitri.
“Karena barcode ini, pak, alat-alat berat kami masih bekerja, ketika membeli di SPBU susah, pak,” ucap dia di hadapan Pimpinan MPR dan Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Tito Karnavian.
Ia mengatakan, di Aceh masih ada sejumlah provinsi yang berstatus tanggap darurat. Ia berharap, dengan penghentian sementara barcode BBM itu bisa mempercepat proses pemulihan.
“Harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami, Pak, masih dalam tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah ini masih tanggap darurat,” jelasnya.
