Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif strategis untuk membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional, mulai dari pembebasan bea masuk komponen hingga skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor mencapai 30 tahun.
Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut revitalisasi industri galangan kapal dan pelayaran menjadi penting karena sektor ini dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
“Industri galangan kapal di mana pun di dunia sangat padat karya. Begitu banyak pekerja yang mendapatkan pekerjaan, baik di galangan kapal maupun di industri pelayaran,” ujar Hashim, di Jakarta Pusat, Selasa (10/2).
Hashim mengatakan sejumlah pihak telah terlibat dalam rencana ini, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga Kementerian Perindustrian.
“Ini adalah pihak-pihak dari pemerintah yang ada kaitan dengan industri galangan kapal dan industri pelayaran,” ujar dia.
Hashim mengungkapkan, telah tercapai kesepahaman antara pemerintah dan dunia usaha terkait kebutuhan insentif bagi pelaku galangan kapal.
“Kemudahannya berupa apa? Bea masuk bisa jadi 0% untuk banyak komponen. Untuk kapal-kapal baru yang dipesan nanti juga akan dapat insentif,” kata dia.
Selain insentif fiskal, pembahasan juga menyentuh skema pembiayaan. Investasi kapal membutuhkan modal besar dengan masa pakai panjang, sehingga diperlukan tenor kredit yang lebih fleksibel.
Skema Pembiayaan Jangka Panjang“Tadi disampaikan ada skema pinjaman dalam negeri dengan tenor lebih panjang, dari tujuh tahun bisa 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Ini akan dibahas lebih lanjut dengan Danantara dan Menteri Keuangan,” ucap Hashim.
Kadin menilai dukungan pembiayaan menjadi kunci agar galangan nasional mampu bersaing dengan produk impor yang selama ini lebih murah dan cepat diproduksi.
Meski demikian, ia belum merinci kapan rencana ini akan mulai diterapkan. Saat ini pemerintah tengah berada dalam tahap pembentukan peta jalan alias roadmap.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie mengatakan, penguatan industri galangan kapal membutuhkan kebijakan afirmatif yang konsisten seperti yang dilakukan Jepang, Korea Selatan, dan Cina.
“Tadi terlihat Menteri Keuangan ingin sekali berpihak melalui kebijakan-kebijakannya, dan Kementerian Perindustrian akan membuat roadmap bersama industri,” ujarnya.
Kadin juga mengusulkan keterlibatan aktif dalam satuan tugas (satgas) pemerintah untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan.
“Kami ingin ikut membantu debottlenecking di dunia usaha. Pada esensinya pengusaha ingin maju dan berkembang, serta membuka lapangan kerja,” kata Anindya.
