Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemulihan pascabencana di 52 kabupaten/kota telah mencapai progres yang signifikan.
Meskipun terdapat sejumlah daerah yang masih membutuhkan penanganan, secara umum kondisi sebagian besar daerah tersebut berlangsung normal.
Hal ini disampaikan Tito pada acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan Kemenkeu telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada BNPB untuk mendukung pemulihan pascabencana. Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan kepada masyarakat terdampak berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Untuk itu, Tito meminta dukungan jajaran pimpinan MPR dan DPR guna mengoptimalkan progres pemulihan pascabencana.
“Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang [terdampak] bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito.
Dengan dinormalisasikannya anggaran TKD tersebut, diyakini progres pemulihan akan berlangsung lebih optimal. Pasalnya, anggaran itu dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pemulihan, seperti mebeler serta infrastruktur publik dan pemerintahan.
Lebih lanjut, selama mengemban tugas sebagai Kasatgas PRR, Tito telah melaksanakan sejumlah upaya strategis.
Di antaranya menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait secara berkala, rutin mengunjungi lokasi terdampak bencana, menyalurkan bantuan, menginventarisasi kebutuhan daerah terdampak bencana, hingga menggelar rapat membahas dashboard data Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera.
“Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.
Ia berharap, daerah yang belum mengirimkan data kondisi daerahnya agar segera mengirimkan data tersebut. Pasalnya, data tersebut menjadi kunci proses penanganan secara komprehensif. Di lain sisi, data tersebut juga divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak terjadi penumpukan data.
“Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, A.M. Akbar Supratman, jajaran pimpinan MPR RI, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, serta para pihak terkait lainnya.
