Mengapa Pengemudi Ojol Sulit Keluar dari Lingkaran Kerja Panjang dan Pendapatan Rendah?

Pengemudi ojek daring bekerja dalam durasi yang panjang, bahkan kerap melampaui 12 jam sehari. Namun, jam kerja yang panjang itu tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan. Pendapatan kotor yang terlihat di layar aplikasi menyusut signifikan setelah dipotong komisi, biaya prioritas akun, serta beban operasional harian. Pada akhirnya, penghasilan bersih yang diterima pengemudi kerap tidak mencapai Rp 100.000 per hari, meskipun telah bekerja sejak pagi hingga malam.

Beban biaya menjadi faktor penekan utama. Pengeluaran untuk bensin, pulsa internet, perawatan motor, hingga makan selama bekerja menggerus pendapatan harian. Bagi pengemudi yang tidak memiliki kendaraan sendiri, tekanan itu semakin berat karena harus menyewa motor, termasuk motor listrik, dengan biaya harian yang tinggi. Dalam kondisi tertentu, pengemudi bahkan membutuhkan pendapatan minimal hanya untuk menutup ongkos kerja, bukan untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup.

Situasi ini menciptakan paradoks kerja digital yakni aktivitas tinggi, mobilitas tinggi, tetapi hasil ekonomi stagnan. Profesi ojol akhirnya lebih berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup jangka pendek ketimbang jalur mobilitas sosial. Tanpa perubahan struktural dalam sistem pendapatan dan perlindungan, jam kerja panjang justru berisiko memperburuk kondisi kesehatan dan ketahanan ekonomi pengemudi.

Sebagai pekerja yang beroperasi di ruang publik, pengemudi ojol menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kelelahan fisik, serta gangguan kesehatan akibat jam kerja panjang. Namun, risiko tersebut sebagian besar ditanggung secara individual. Kepesertaan jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, umumnya bersifat mandiri dan bergantung pada kemampuan pengemudi membayar iuran secara rutin.

Dalam kondisi pendapatan yang fluktuatif, iuran jaminan sosial sering kali menjadi prioritas terakhir. Ketika pendapatan harian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan jangka panjang menjadi sulit dijangkau. Akibatnya, pengemudi berada dalam situasi rentan yakni bekerja setiap hari, tetapi tanpa jaring pengaman yang memadai ketika sakit, mengalami kecelakaan, atau memasuki usia tidak produktif.

Kerentanan ini memperlihatkan bahwa persoalan ojol bukan semata isu transportasi atau teknologi, melainkan masalah perlindungan kerja. Tanpa skema pembagian risiko yang lebih seimbang antara individu, platform, dan negara, profesi ojol berpotensi menjadi kantong pekerja miskin baru di perkotaan.

Sistem kerja pengemudi ojol sangat bergantung pada algoritma platform yang mengatur distribusi order, insentif, dan prioritas akun. Namun, mekanisme ini kerap tidak transparan bagi pengemudi. Ketidakjelasan cara kerja algoritma membuat pendapatan sulit diprediksi, sekaligus mendorong pengemudi untuk terus online lebih lama demi mengejar peluang order.

Dalam praktiknya, muncul hierarki tidak kasatmata antara akun yang dianggap produktif dan akun yang sepi order. Pengemudi yang sanggup bekerja ekstrem cenderung mendapat prioritas, sementara pekerja paruh waktu tersisih. Kondisi ini menciptakan kompetisi antarpengemudi yang tinggi dan menekan pendapatan secara kolektif, terutama ketika jumlah pengemudi terus bertambah.

Ketidakpastian ini memperkuat sifat kerja yang rapuh. Pendapatan tidak hanya ditentukan oleh usaha, tetapi juga oleh sistem yang sulit dipahami dan dikontrol. Tanpa transparansi dan batasan yang jelas, algoritma berfungsi sebagai mekanisme disiplin kerja yang membuat pengemudi terus berada dalam siklus kerja panjang dengan hasil yang tidak pasti.

Perdebatan mengenai status pengemudi ojol menjadi titik krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Sebagian kelompok mendorong perubahan status menjadi pekerja agar pengemudi memperoleh upah minimum, jam kerja wajar, dan perlindungan sosial penuh. Di sisi lain, ada kelompok yang mempertahankan status mitra dengan catatan perlindungan sosial diperkuat dan relasi kerja diperjelas.

Status mitra menawarkan fleksibilitas waktu dan efisiensi bisnis, tetapi kelemahannya terletak pada minimnya kepastian perlindungan. Sebaliknya, status pekerja memberikan jaminan sosial lebih kuat, tetapi berpotensi mengurangi fleksibilitas dan kapasitas penyerapan tenaga kerja. Dilema ini membuat pencarian solusi menjadi tidak sederhana dan memerlukan desain kebijakan yang cermat.

Sejumlah pengamat mengusulkan model status antara, yakni skema yang tetap mempertahankan fleksibilitas, tetapi mewajibkan perlindungan minimum seperti jaminan pendapatan dasar, transparansi algoritma, serta kontribusi jaminan sosial dari platform. Model ini dinilai lebih adaptif, meski menuntut kapasitas regulasi dan pengawasan yang kuat dari pemerintah.

Pemerintah tengah membahas sejumlah inisiatif untuk memperbaiki perlindungan pengemudi ojol, termasuk rancangan peraturan presiden yang mengatur jaminan sosial dan batas pemotongan komisi. Di DPR, revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mulai memasukkan isu kerja layak bagi pekerja transportasi daring. Meski demikian, substansi detail dan arah kebijakan masih terus digodok.

Di sisi lain, perusahaan platform menjalankan berbagai program dukungan melalui skema kemitraan, seperti bantuan iuran jaminan sosial, bonus, beasiswa, dan program pengembangan mitra. Inisiatif ini diposisikan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan dasar bagi pengemudi.

Namun, para pengamat menilai, solusi jangka panjang tidak cukup bertumpu pada inisiatif sukarela. Diperlukan kerangka regulasi yang menata relasi kerja, membagi risiko secara lebih adil, serta memastikan pengemudi tidak terjebak dalam pekerjaan penuh waktu dengan pendapatan rendah dan tanpa masa depan yang jelas. Tanpa intervensi struktural, profesi ojol berisiko terus menjadi simbol informalitas baru di era digital.