Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti dugaan praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia.
Hashim menyebut ada upaya pihak tertentu menaikkan harga saham secara tidak wajar melalui transaksi yang direkayasa, sehingga menciptakan kesan saham tersebut bernilai tinggi. Ada juga saham perusahaan kecil yang melonjak tajam tanpa didukung kinerja bisnis. Ia menganggap hal itu sebagai indikasi penyimpangan yang perlu ditindak.
"Kabarnya ada saham dengan rasio price to earnings (PE) mencapai 167 kali, ada yang 300 kali, bahkan 1.200 kali, dan ada yang sampai 4.000 kali," ungkap Hashim saat acara China Conference Southeast Asia, di St Regis Jakarta, Selasa (10/2).
"Saya sangat terkejut. Bayangkan ada perusahaan dengan rasio PE 4.000 kali, tidak menghasilkan keuntungan, dan porsi saham beredar bebas (free float) hanya sekitar 1 persen," tambahnya.
Hashim membandingkan kondisi itu dengan perusahaan besar yang memiliki bisnis nyata dan arus kas kuat seperti Astra International (ASII).
"Bandingkan dengan Astra yang rasio PE-nya sekitar delapan kali. Lalu lihat NVIDIA, yang pasti sudah banyak dikenal. Rasio PE NVIDIA mungkin sekitar 60 kali," ujar Hashim.
Hashim menilai kondisi itu menunjukkan tanda praktik pasar yang tidak sehat, baik berupa manipulasi harga maupun perilaku perdagangan yang menyimpang dari prinsip transparansi dan kewajaran.
"Jelas ada indikasi penyimpangan. Ada tanda-tanda praktik tidak sehat, termasuk dugaan manipulasi dan perilaku yang tidak semestinya," jelas Hashim.
Hashim menegaskan praktik saham gorengan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan kondisi ekonomi nasional. Katanya, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah optimistis dapat menertibkan para pelakunya.
"Terus terang, akan ada konsekuensi tegas. Saya memperkirakan akan ada sanksi keras, bahkan denda besar yang dijatuhkan. Dan pada akhirnya, kondisi pasar akan terkoreksi dengan sendirinya," tegas Hashim.
Hashim juga menyinggung komunikasi antara pemerintah dan Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa waktu terakhir. Hashim mengatakan pemerintah geram karena mengetahui ada surat dari lembaga yang tak menindaklanjuti empat surat MSCI sebelum trading halt IHSG pada akhir Januari lalu.
"Tidak satu pun dari keempat surat itu, tidak ada balasan untuk keempat surat tersebut. Jadi ketika Morgan Stanley mengirimkan pesan mereka, seharusnya itu tidak mengejutkan," tutur Hashim.
