JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah, Toni Richard Samosir, berpendapat pemerintah harus melakukan verifikasi ulang terkait iuran BPJS Kesehatan untuk pasien cuci darah.
Ia menyampaikan pendapat itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (10/2/2026), yang membahas tentang kebijakan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurutnya, hingga Selasa siang, pihaknya baru menerima laporan dari satu pasien yang tidak bisa melakukan cuci darah selama sepekan terakhir setelah adanya penonaktifan BPJS Kesehatan.
“Sampai dengan siang tadi, kami baru menerima satu pasien yang tidak bisa melakukan tindakan cuci darah, sudah satu minggu dia tidak cuci darah. Juga paginya ditolak oleh rumah sakit,” kata dia.
Baca Juga: BPJS PBI Nonaktif Mendadak, Cerita Pasien Penyakit Kronis Terpaksa Beralih ke BPJS Mandiri
“Tetapi kami sudah melakukan eskalasi kepada Kementerian Kesehatan, ya alhamdulillah bisa ditangani dengan segera, tapi sayangnya kan sudah seminggu gitu tidak cuci darah pasiennya."
Saat ditanya mengenai apakah kebijakan pemerintah untuk kembali mengaktifkan keanggotaan PBI BPJS Kesehatan selama tiga bulan untuk pasien cuci darah sudah efektif, ia mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan verifikasi ulang.
“Sebenarnya pemerintah harus melakukan verifikasi ulang terhadap terutama yang terdampak pada kebijakan cuci darah,” tuturnya.
“Saat ini, kan kami menilai bahwa, harapan kami kan jangan ada lagi ya pasien kronis yang kehilangan akses karena administrasi."
Negara, lanjut Toni, harus memastikan pasien katastrofik secara otomatis harus terlindungi dengan integrasi data ekonomi dan medis.
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pasien pbi bpjs kesehatan
- bpjs kesehatan
- komunitas pasien cuci darah
- penerima bantuan iuran
- pbi
