JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah, Toni Richard Samosir, menilai penentuan kategori desil hanya menggunakan indikator ekonomi sangat tidak adil bagi pasien penyakit kronis.
Demikian Toni menyampaikan hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang menanggung iuran BPJS Kesehatan selama tiga bulan untuk pasien penyakit kronis.
Sebagai informasi, sebagian peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sempat dinonaktifkan kepesertaannya. Namun, pemerintah kembali mengaktifkan dan akan menanggungnya selama tiga bulan.
Baca Juga: Menkes: Iuran BPJS PBI untuk Pasien Kronis Ditanggung Pemerintah Selama 3 Bulan | KOMPAS PETANG
“Sebenarnya, pasien saat ini was-was, apalagi terutama miskin ya, tidak ada kepastian hukum bagi negara ini untuk melindungi masyarakat miskinnya, begitu ya,” kata Toni dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (10/2/2026).
“Diputus tanpa pemberitahuan, itu kan sangat tidak manusiawi. Saat mereka pergi berobat, membutuhkan pelayanan, life saving sifatnya ya, tiba-tiba nonaktif, kan itu sangat tragislah."
Menurutnya, sangat tidak adil bagi peserta PBI BPJS Kesehatan yang merupakan pasien penyakit kronis jika penentuan desil hanya berdasarkan faktor ekonomi.
Seharusnya, kata dia, penentuan desil juga mempertimbangkan faktor kesehatan warga, khususnya penyait kronis.
"Saya mau bilang begini ya, sangat tidak adil penentuan desil itu ditentukan dari nilai ekonomi saja, indikatornya ekonomi saja, tetapi harus dengan medis kronis begitu,” tuturnya
“Saya mau tanya dulu kepada pemerintah, memang ada pasien cuci darah yang bisa kaya lagi? Itu dilakukan seumur hidup loh, terus-menerus loh, berbiaya mahal."
Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pasien cuci darah
- komunitas pasien cuci darah
- penerima bantuan iuran
- pbi
- bpjs kesehatan
