FAJAR, GOWA— Penduduk Gowa terus bertambah, hingga akhir Desember 2025, jumlah penduduk Kabupaten Gowa tercatat mencapai 825.369 jiwa dan diproyeksikan terus meningkat.
Jika melihat pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir, kenaikannya cukup konsisten. Pada 2023 angkanya mencapai 794.431 jiwa, kemudian di 2024 mencapai 806.910 jiwa dan terakhir di 2025 mencapai 825.369 jiwa.
Ini kemudian menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai salah satu tantangan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di tengah keterbatasan fiskal dari Pusat.
Sebab kondisi demografis tersebut dinilai berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan, khususnya dalam penentuan prioritas program di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin,
melihat peningkatan populasi tersebut berdampak pada berbagai sektor, mulai dari layanan dasar, pendapatan per kapita, hingga kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan beragam.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, terintegrasi, serta berbasis data.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kabupaten Gowa Tahun 2027 yang digelar secara virtual di Peace Room Kantor Bupati Gowa, Selasa, 10 Februari 2026.
Menurut Darmawangsyah, tantangan pembangunan ke depan dengan pertumbuhan penduduk ini akan berkorelasi dengan dinamika perekonomian, tuntutan efisiensi anggaran, serta kebijakan rekonstruksi efisiensi dari pemerintah pusat yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai, tingginya jumlah usulan aspirasi masyarakat yang mencapai ribuan menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Pendekatan berbasis data dan analisis yang komprehensif menjadi kunci agar program yang dirancang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kita harus semakin cermat dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta tetap selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional,” tegasnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Gowa terus berupaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Salah satu strategi yang ditempuh yakni melalui pengembangan sektor pariwisata serta penguatan potensi pendapatan asli daerah (PAD) guna menjaga keberlanjutan pembangunan.
Darmawangsyah berharap, penyusunan RKPD 2027 mampu menjawab persoalan strategis daerah secara tepat, termasuk dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Kami juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, jajaran pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta narasumber yang telah memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, Sujaddan, menyampaikan bahwa forum konsultasi publik merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan RKPD sekaligus amanat regulasi yang harus dilaksanakan secara partisipatif.
Rancangan awal RKPD 2027, kata dia, disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran konstruktif terkait arah pembangunan daerah.
“Kami bahas bersama para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik guna menghimpun masukan dari berbagai lapisan masyarakat agar rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” jelas Sujaddan.
Ia menambahkan, forum tersebut menjadi ruang komunikasi yang interaktif, multi-aktor, dan multisektor dalam menampung aspirasi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah Tahun 2027.
Penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Gowa juga akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
“Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan gagasan dan memastikan prioritas pembangunan daerah selaras dengan kebijakan provinsi dan pusat, sekaligus tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sujaddan menekankan bahwa tujuan utama forum ini adalah menghimpun saran, masukan, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan dengan tata kelola pemerintahan yang baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gowa,” tutup Sujaddan.(an)
