MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membongkar temuan “kebocoran” subsidi iuran BPJS Kesehatan. Sebanyak 1.824 peserta yang masuk desil 10 (kelompok terkaya) masih tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), padahal skema ini ditujukan untuk warga tidak mampu.
“Dari data yang sudah dibersihkan ada juga orang kaya desil 10 yang masuk PBI. Sebanyak 1.824 orang desil terkaya mendapat PBI,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut Budi, salah sasaran ini berdampak langsung pada kelompok yang seharusnya ditanggung negara namun tersingkir karena kuota PBI terbatas. “Akibatnya ada orang yang seharusnya masuk PBI tapi tidak masuk karena BPJS PBI ada kuotanya yakni sekitar 96,8 juta,” ujarnya.
Baca juga : Pembangunan 66 RSUD Quick Win Presiden Akan Berstandar KRIS
Pemerintah, kata Budi, akan menggelar rekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan melibatkan BPS, BPJS Kesehatan, Kemensos, dan pemerintah daerah. Fokusnya menuntaskan verifikasi terhadap 11 juta data PBI yang dinonaktifkan, sekaligus memastikan peserta dari kelompok mampu tidak lagi menikmati subsidi.
Langkah ini, lanjutnya, juga ditujukan untuk membuka ruang bagi kelompok yang lebih membutuhkan namun belum terakomodasi. Budi menyebut masih ada desil 5 yang kondisinya lebih rentan tetapi belum bisa masuk PBI.
“Dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan. Hei, Anda sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS, masa enggak bisa bayar Rp42 ribu orang desil 10?” kata Budi.
Pemerintah berharap pembenahan data membuat subsidi kembali tepat sasaran: peserta mampu keluar dari PBI, dan kuotanya dialihkan bagi warga yang benar-benar tidak mampu. “Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu, ini akan dilakukan dalam 3 bulan ke depan,” pungkasnya. (Z-10)
