JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Ahmad Sujaenudin mengungkapkan, persoalan kesejahteraan menjadi akar keresahan guru madrasah.
Dia menegaskan bahwa aksi protes tidak akan terjadi apabila gaji untuk guru madrasah dibayarkan secara jelas dan rutin setiap bulan.
“Permasalahan kesejahteraan guru madrasah itu satu sebetulnya, Pak. Kemungkinan tidak akan ada demo, tidak akan protes, tidak akan menuntut PPPK, Pak. Kalau gajinya itu jelas,” ujar Ahmad dalam audiensi bersama Pimpinan DPR RI dan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ahmad mengatakan, kondisi guru honorer madrasah saat ini memprihatinkan.
Menurutnya, ada guru yang telah memiliki sertifikasi, tetapi tidak menerima honor setiap bulan.
Baca juga: DPR Diminta Atur Guru Madrasah Swasta Bisa Jadi PPPK Lewat Revisi UU ASN
“Ibu, Bapak miris tidak lihat guru honor. Walaupun dia punya sertifikasi, tiap bulan enggak menerima honor,” kata Ahmad.
Menurut dia, persoalan itu terjadi karena adanya aturan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Guru yang sudah menerima sertifikasi tidak diperbolehkan lagi mengambil honor dari BOS.
“Kenapa, Pak? Karena tidak dapat uang. Dari BOS tidak diperbolehkan karena sudah sertifikasi,” ungkap Ahmad.
Di sisi lain, tunjangan profesi guru (TPG) yang menjadi hak guru bersertifikasi kerap terlambat cair.
Kondisi itu, menurut Ahmad, memicu keresahan di kalangan guru madrasah.
“Uang sertifikasi tunjangan TPG-nya juga telat. Siapa yang tidak resah, Ibu, Bapak? Kalau seandainya TPG bisa dicairkan setiap tanggal 1, tidak ada guru madrasah demo. Karena dari dulu guru madrasah itu ikhlas,” kata Ahmad.
Baca juga: Guru Madrasah Curhat di DPR: Sekolah Belajar Pakai Smart TV, Kami Hanya Melihat
Ahmad pun meminta dorongan dari pimpinan DPR, khususnya Komisi VIII, serta Kementerian Agama agar sistem penggajian guru madrasah dapat dibenahi.
Dia berharap ada kepastian pembayaran rutin sebagaimana yang diterima aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau ini mohon dorongan dari pimpinan DPR, dari Komisi VIII, dan dari Kementerian Agama. Coba lah dibantu kira-kira seperti penggajian gitu. ASN setiap tanggal 1 dapat duit, ya mereka juga dapat duit, Pak,” kata Ahmad.
“Walaupun tidak sesuai UMR. Kami mohon ya, Pak, Ibu. Tanggal 1, setiap tanggal 1. Itu saja, Bapak, Ibu,” pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
