JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-Perjuangan menyoroti adanya kejanggalan atau anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang 2025.
Meski pertumbuhan ekonomi tercatat 5,11 persen, penerimaan negara justru mengalami kekurangan (shortfall).
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI-P Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, di sela-sela diskusi strategis ekonomi di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Baca juga: PDIP Belum Tentukan Sikap Final soal Ambang Batas Parlemen
Mulanya Said yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang dinilai tidak sejalan.
“Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (realisasi lebih rendah dari target) biasa. Ini sebuah anomali," kata Said saat ditemui, Rabu.
Baca juga: Airlangga Klaim Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik, Meski di Bawah Target
Menurut dia, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif semestinya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan.
“Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut tergeret naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita," tambahnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara komprehensif untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan perlambatan penerimaan negara di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5 persen.
Diskusi terbatas tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, jajaran DPP seperti Yuke Yurike, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI-P.
Pakar dihadirkanUntuk membedah persoalan tersebut, PDI-P menghadirkan sejumlah pakar antara lain Yanuar Rizky (moneter), Hendri Saparani (lapangan kerja), Awalil Rizky (fiskal), Yustinus Prastowo (perpajakan), dan Ester Sri Astuti (UMKM).
Said menegaskan, meskipun PDI-P memosisikan diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan, pihaknya memiliki kewajiban moral untuk memberikan pemikiran agar pemerintahan tetap berjalan baik hingga 2029.
“FGD ini bagian dari cara kami mendapatkan sinyal kondisi perekonomian mutakhir untuk memberikan masukan nyata bagi pemerintah, khususnya strategi keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki rasio pajak kita," pungkasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
