PT Pertamina (Persero) memastikan hampir seluruh SPBU di wilayah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah mendapatkan pasokan BBM. Namun, masih ada daerah yang belum bisa diakses dan muncul antrean di beberapa titik.
Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, mengatakan Pertamina melakukan langkah operasional untuk menjaga kesinambungan pasokan BBM dan LPG di tiga provinsi tersebut.
"Musibah bencana alam tersebut pada 25 November 2025 mencakup puluhan kabupaten dan kota. Kita bisa melihat bahwa akses untuk akses darat itu menghambat akses dari mobil tangki dan juga distribusi LPG yang semestinya kita berikan kepada daerah-daerah tersebut," katanya saat Rapat Komisi VI DPR, Rabu (11/2).
Jalur logistik via laut, kata dia, juga kerap terganggu gelombang tinggi, sementara jalur udara terkendala keterbatasan operasional logistik. Kendati begitu, distribusi energi masih berjalan dengan optimal sekaligus memberikan bantuan kepada warga terdampak.
"Penerima manfaat yang berhasil kita cover itu lebih dari 191.000 jiwa, dan dukungan operasional disalurkan melalui lebih dari 160 posko, dan fasilitas kebutuhan konsumsi dilakukan di 111 dapur umum," ungkap Wiko.
Direktur Utama Subholding Downstream Pertamina, Mars Ega Legowo, mengatakan Pertamina memberikan dukungan kepada TNI, BNPB, hingga Kementerian PU untuk membuka akses-akses daerah yang terputus.
"Setelah akses ini terbuka, kami mulai untuk melakukan pasokan ke lembaga penyalur dan beberapa instansi penting seperti rumah sakit, PLN, dan lain sebagainya," jelasnya.
Ega menyebutkan, pada tahap pemulihan, perusahaan mencatat 3 kabupaten di Aceh dengan akses paling sulit yakni Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Luwes. Saat ini, Pertamina baru bisa menyalurkan BBM ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah dengan mobil tanki melalui jalur darat.
"Namun untuk akses dari fuel terminal ke Kabupaten Gayo Luwes beberapa akses saat ini masih terputus namun kami sudah bisa mengalihkan pasokan Gayo Luwes ini yang tadinya dari Medan kita bisa mengalihkan ke fuel terminal Meulaboh saat ini," ungkapnya.
Dia memastikan penyaluran BBM ke daerah tersebut bisa segera terlaksana, sehingga Pertamina bisa memberikan pelayanan 100 persen untuk Provinsi Aceh.
Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, lanjut Ega, penyaluran BBM dan LPG secara umum sudah berjalan normal, hanya saja masih ada antrean yang terjadi di beberapa daerah karena kondisi pasokan belum sepenuhnya normal.
"Khusus antrean masih terjadi di SPBU di fuel terminal Sibolga, karena di wilayah Sibolga ini ada beberapa yang memang akses jalannya belum bisa berjalan secara normal sehingga memperpanjang atau membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama daripada proses yang normal," ungkap Ega.
Untuk Provinsi Sumatera Barat, Ega memastikan seluruh lembaga penyalur baik BBM maupun LPG sudah beroperasi normal. Namun, dia mengungkapkan ada sedikit kendala untuk jalur menuju Lembah Anai.
"Jalur wilayah Lembah Anai ini terkadang memang ada kemacetan sehingga ini terkadang juga mengganggu distribusi truk tangki kami. Namun secara operasional lembaga penyalur untuk Sumatera Barat saat ini sudah bisa beroperasi secara 100 persen," jelasnya.
Pasokan LPG untuk KDMP
Di sisi lain, Ega menyebutkan total Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah bisa menyalurkan LPG 3 kilogram dan minyak tanah sebanyak 442 koperasi, dari total 5.689 koperasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes) hingga 1 Februari 2026.
Sementara itu, dia juga mencatat terdapat 2.592 outlet KDMP yang terdaftar untuk menjadi outlet penyalur LPG yang sudah terverifikasi ke dalam sistem Digitalisasi Koperasi (Digikop). Namun, baru 442 outlet yang sudah menjadi outlet LPG maupun minyak tanah bagi daerah yang belum terjamah LPG.
"Saat ini dari 2.592 yang telah teregistrasi ini, terdapat 442 KDMP dengan 429 KDMP menjadi outlet LPG dan 13 KDMP menjadi outlet pangkalan minyak tanah karena lokasinya memang belum konversi minyak tanah," jelas Ega.
Ega memastikan Pertamina terus berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan kementerian lainnya untuk memverifikasi para pemohon KDMP yang mengajukan sebagai outlet LPG, sesuai dengan ketentuan setiap transaksi di KDMP tetap melakukan pencatatan KTP menggunakan sistem MAP Pertamina.
Adapun pelayanan LPG subsidi diatur dalam Perpres No 104 Tahun 2007, terdapat empat segmen yang berhak mendapatkan LPG 3 kilogram yaitu sektor rumah tangga, sektor usaha mikro, sektor nelayan dan sektor petani. Setiap transaksi akan dicatat NIK-nya dan dilakukan pencatatan secara kesisteman.
"Dalam upaya mendorong percepatan outlet LPG 3 kilogram di KDMP memang diperlukan beberapa regulasi teknis yang saat ini terus kita dorong karena ini juga sesuai dengan ketentuan yaitu Kepmen ESDM nomor 249 tahun 2025," tutur Ega.
Ega berharap penjualan LPG bisa mendorong efek berganda pada KDMP dan menjadi tambahan hasil usaha bagi pesertanya. Dia juga mendorong ada produk selain LPG dan minyak tanah yang bisa dijual KDMP.
"Saat ini terdapat kurang lebih multiplier effect atas operasionalnya KDMP ini. Sebagai contoh ini ada Koperasi Desa Merah Putih di Gondorio di Semarang. Ini KDMP di Gondorio ini telah menjual LPG sesuai HET di mana tentunya ini bisa menekan harga jual LPG di pasaran dan menjamin pasokan LPG kepada masyarakat secara langsung," ungkapnya.
