Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari kelompok yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sinyal tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia yang digelar di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Hashim menekankan bahwa pemerintah tidak akan segan mencopot pejabat maupun menjatuhkan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Sekarang tinggal masalah membersihkan ‘telur-telur busuk’ ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan,” ujar Hashim ketika menjawab pertanyaan moderator terkait pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah besar dalam melakukan reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi.
Hashim, yang juga adik kandung Presiden Prabowo, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elit yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.
Menurutnya, momentum pembersihan birokrasi sudah dimulai dan akan terus berlanjut.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari komitmen Presiden untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Sebagai contoh, Hashim menyinggung langkah Presiden Prabowo di sektor lingkungan. Dalam kunjungan kerja ke London dua pekan lalu, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan nyawa melayang.
Hashim menekankan bahwa meski ada proses peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah, prinsip utama pemerintah adalah keadilan yang presisi.
“Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Hashim menegaskan bahwa tindakan serupa juga akan diterapkan di sektor pasar modal.
Ia menyoroti praktik manipulasi saham yang merugikan investor ritel dan masyarakat kecil. “Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja,” tegasnya.
Pernyataan Hashim ini menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah akan melakukan perombakan besar-besaran di sejumlah lembaga strategis. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum di sektor ekonomi dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik. Dengan adanya tindakan tegas terhadap oknum yang merugikan negara, diharapkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan lebih sehat.
Pengamat politik menilai sinyal yang disampaikan Hashim mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo yang berfokus pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Langkah ini sekaligus menjadi pesan kuat kepada para pejabat dan pelaku usaha agar tidak bermain-main dengan hukum. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan integritas dan keberpihakan kepada rakyat.
Di sisi lain, masyarakat menyambut baik komitmen pemerintah untuk membersihkan birokrasi dari oknum bermasalah. Banyak pihak berharap langkah ini tidak hanya berhenti pada pencopotan pejabat, tetapi juga diikuti dengan proses hukum yang transparan dan adil. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat.
Tren reformasi birokrasi yang digulirkan Presiden Prabowo juga diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tegas terhadap pelanggaran, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan memperkuat daya saing ekonomi.
Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan fondasi ekonomi yang kuat.
Dengan sinyal yang diberikan Hashim, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Apakah benar akan ada pejabat yang dicopot lagi, dan bagaimana proses hukum terhadap pelaku manipulasi pasar modal maupun perusakan lingkungan akan dijalankan. Yang jelas, komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan dan membersihkan birokrasi telah ditegaskan secara terbuka.
