JAKARTA, KOMPAS – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Keuangan agar segera mencairkan dana transfer ke daerah atau TKD untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. segera dicairkan. Kucuran dana transfer dengan total Rp 10,6 triliun itu diyakini dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Pada 17 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak memangkas dana transfer daerah untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar. Besaran TKD untuk ketiga provinsi itu dikembalikan seperti semula demi mempercepat pemulihan pascabencana.
”Saya bertemu dengan Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) di acara Rapim Polri. Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kota di tiga provinsi ini secepat mungkin untuk direalisasikan,” ujar Mendagri Tito Karnavian seusai konferensi pers Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Total dana transfer daerah untuk tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp 10,6 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 1,6 triliun dialokasikan untuk Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota yang ada di wilayah itu. Sebesar Rp 6,3 triliun lainnya untuk Sumut dan 33 kabupaten/kota di provinsi itu. Adapun untuk Sumbar dan 19 kabupaten/ kota di wiliayah ini sebesar Rp 2,7 triliun.
Menurut Tito, Kementerian Keuangan bisa mengambil skala prioritas dengan segera mencairkan TKD untuk daerah-daerah yang menjadi atensi. “Saya sampaikan, mohon kalau bisa transfer keuangan daerah di tiga provinsi ini kalau bisa secepat mungkin direalisasikan. Kalau seandainya memang mau ambil skala prioritas, super prioritas tadi yang daerah-daerah masih menjadi atensi. Setidaknya separuhnya atau sepertiganya, itu pasti nanti akan kencang (pemulihannya),” tuturnya.
Rabu siang, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera melaporkan langkah pemulihan menunjukkan perkembangan signifikan. Dari hari ke hari, kondisi sejumlah wilayah terdampak berangsur normal walaupun belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Jika merujuk catatan satuan tugas itu, terdapat 11 daerah lagi yang masih membutuhkan atensi khusus seiring beratnya kerusakan yang diakibatkan bencana tersebut.
“Itu ada indikator-indikatornya. Misalnya, fasilitas pendidikannya masih banyak terdampak. Kalau yang jelas good news-nya, itu jalan-jalan nasional sudah bisa difungsikan. Artinya, normal itu setidaknya bisa dilalui,” kata Tito, yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera.
Sebanyak 11 wilayah yang membutuhkan perhatian khusus tersebar di tiga provinsi. Di Sumatera Barat, ada dua daerah, yaitu Agam dan Padang Pariaman. Sumatera Utara mencatatkan dua daerah, yakni Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Sebagai wilayah dengan dampak kerusakan besar, Aceh sekaligus menjadi titik terbanyak, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues.
Seiring banyaknya wilayah terdampak, menurut Tito, pemerintah perlu mengambil skala prioritas. Dalam pandangannya, salah satu titik terparah yang membutuhkan perhatian pemerinta ialah Aceh Tamiang. Saking parahnya, sebut dia, pemerintahan sempat tidak berjalan sama sekali akibat kantor pemerintah daerah digempur banjir.
“Sekarang sudah mulai bangkit karena sudah dibersihkan TNI, Polri, dan IPDN. Semua kerja rama-ramai dan mereka bekerja sangat keras. Tetapi, saya sudah cek, mebelair-nya (untuk kantor pemerintahan) belum,” kata Tito.
Selain itu, Tito menyoroti soal pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi para warga. Ia mengharapkan progres pembangunan hunian sementara tidak berlangsung cepat. Pasalnya, warga terdampak sudah cukup lama menempati pengungsian.
Terlebih lagi, Tito mendapati warga terdampak yang tidak mau menempati huntara. Terdapat warga yang menginginkan langsung memperoleh huntap. Ternyata, keinginan itu dipengaruhi adanya dana tunggu hunian (DTH) bagi sebagian korban sebelum mendapatkan huntapnya yang menjadi pengganti atas rumah mereka yang rusak.
“Ya, sudah kalau begitu kita sudah sampaikan. Itu diatur mana yang mau dibangunkan perorangan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau yang di komplek yang dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” kata Tito.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, saat ini, tinggal tersisa dua kabupaten yang melanjutkan status tanggap daruratnya. Kedua daerah itu berada di Aceh, yakni Pidie Jaya dan Aceh Tamiang. Daerah terdampak bencana lainnya, baik di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sekarang sudah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan.
“Jadi artinya, meskipun masih banyak permasalahan di desa atau kecamatan, tetapi secara kabupaten dan provinsi, semuanya sudah mengarah ke yang lebih baik,” kata Suharyanto.
Suharyanto membuktikan perbaikan kondisi itu berangkat dari penurunan signfikan jumlah pengungsi. Pada 8 Desember 2025, jumlah pengungsi mencapai 1,05 juta orang. Hingga 10 Februari 2026 kemarin, jumlah pengungsi tinggal mencapai 47.462 orang, atau berkurang sampai 95,5 persen.
Warga yang masih mengungsi itu tersebar ke sejumlah lokasi seperti gedung pemerintahan, masjid, tinggal di rumah saudara atau kenalan, dan menyewa rumah. Bagi warga yang memilih sewa rumah, mereka diberi dana hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan sedari Desember hingga Februari. Artinya, sebentar lagi masa sewa mereka juga akan habis.
“Yang sewa rumah, jika kontraknya berlanjut nanti akan diberi dana hunian tiga bulan berikutnya. Kemudian, yang di tenda-tenda pengungsian, ini menjadi sasaran agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dipindahkan ke huntara,” kata Suharyanto.
Berdasarkan data BNPB, sebanyak 5.774 unit huntara sudah terbangun dari target sekitar 15.000 unit. Pembangunannya dilakukan secara simultan sehingga progresnya bermacam-macam. Terentang dari 30 persen, 40 persen, sampai 90 persen. Ditargetkan, pembangunan akan rampung dua pekan ke depan.
Di Sumatera Utara, Suharyanto menargetkan agar para pengungsi yang tersisa bisa segera dipindahkan sebelum memasuki bulan puasa. Sejauh ini, ada 610 unit yang sudah selesai dari target sekitar 1.000 unit. Di Sumatera Barat, sebanyak 610 unit terbangun dari target 728 unit.
“Sebagian sudah ada yang dihuni. Di Aceh, sudah dihuni 1.763 unit, Sumatera Utara yang sudah dihuni 256 unit, sedangkan Sumatera Barat yang sudah dihuni 445 unit. Ini setiap minggu kami cek. Jika sudah jadi, airnya hidup, listriknya hidup, segera dimasukkan untuk segera dihuni,” kata Suharyanto.
Suharyanto menambahkan, penggantian kerusakan rumah ringan dan sedang juga tengah dipersiapkan. Nominal yang diberikan berbeda-beda bergantung tingkat kerusakannya. Rumah rusak ringan akan diberi Rp 15 juta, sedangkan rumah rusak sedang diberi Rp 30 juta. Menurut rencana, bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang bakal diserahkan secara simbolis, pekan ini.
“Tahap satu ini akan ada disalurkan kepada 13.329 keluarga. Rencana anggaran yang akan disalurkan, Jumat, pada 13 Februari 2026 besok berjumlah Rp 240,06 miliar,” kata Suharyanto.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden Prabowo selalu memantau perkembangan pemulihan pascabencana di Sumatera. Segenap jajaran menterinya diminta terus menerus memberikan informasi terkini agar publik juga mengetahui sejauh mana pemerintah melakukan penanganan.
Setelah dua bulan penanganan, Teddy mengklaim, hasil kerja sama semua pihak menunjukkan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Bukti kerja bersama itu ditunjukkan dari jalan-jalan nasional yang bisa dilalui hingga cepatnya progres pembangunan huntap maupun huntara. Sederet fasilitas umum lain yang bisa dipulihkan seperti jembatan, puskesmas, rumah sakit, pasar, hingga sekolah menjadi bukti lainnya.
“Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua yang diperlukan ke warga sesegera mungkin,” kata Teddy.
Teddy juga menyampaikan arahan Presiden sehubungan akan berlangsungnya bulan Ramadhan. Ia menyatakan, Presiden meminta jajarannya untuk menjaga harga bahan pokok terkendali. Hendaknya tidak ada kelangkaan bahan pokok mengingat para korban masih berada dalam situasi pemulihan dari bencana.
