REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan dugaan adanya maladministrasi dalam pembatalan sertifikat hak milik (SHM) transmigran di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Hal ini disampaikan setelah berdiskusi dengan Dirjen di Kementerian ATR/BPN, Rabu.
Menurut Iftitah, persoalan ini menunggu eksekusi administratif dari Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan hak transmigran dan memastikan kepastian hukum atas lahan mereka. Langkah lanjutan akan dibahas dalam mediasi bersama di Kalimantan Selatan, dengan tim dari Kementerian Transmigrasi, ATR/BPN, dan ESDM sudah berada di lokasi.
Dia menegaskan, penindakan hukum bukan merupakan kewenangan Kementerian Transmigrasi, melainkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan yang sudah memberikan perhatian terhadap kasus ini. Hasil mediasi akan menjadi dasar tindak lanjut, dan jika ditemukan pelanggaran, proses hukum bisa ditempuh.
Iftitah menambahkan, Jaksa Agung telah memberikan atensi terhadap persoalan ini dan jika terbukti ada pelanggaran, aparat hukum akan mengambil langkah sesuai ketentuan.
Latar Belakang Kasus
Pemerintah menempatkan transmigran di Desa Rawa Indah, Kabupaten Kotabaru pada 1986 dan 1989, dengan 438 kepala keluarga dari berbagai daerah. Seluruh transmigran mendapat SHM pada 1990, dan kawasan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah pada 1993.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Persoalan muncul pada 2010 ketika Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT Sebuku Iron Lateritic Ores, yang kemudian dikenal sebagai PT Sebuku Sejaka Coal (PT SSC). Pada 2013, PT SSC menawarkan kerja sama plasma kebun sawit kepada warga, namun kemudian diketahui memiliki izin tambang batu bara.
Pada 2019, Kanwil BPN Kalsel membatalkan SHM di Desa Bekambit Asri sebanyak 276 bidang, dan kemudian 441 bidang lainnya, dengan alasan PT SSC mengklaim telah membeli lahan tersebut.
Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN, memastikan bahwa penyelesaian kasus ini akan mengembalikan hak masyarakat. Kasus ini mendapat perhatian publik setelah viral di media sosial dengan adanya permohonan dari transmigran kepada Presiden Prabowo Subianto.
