Jakarta, tvOnenews.com - PDIP menggelar diskusi terbatas untuk membahas terkait tantangan ekonomi nasional yang tengah diterpa tekanan global.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa diskusi ini merupakan bagian dari tanggung jawab partai dalam memantau kondisi perekonomian terkini, mulai dari sektor riil hingga fluktuasi di pasar modal.
"Kami tadi menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas berbagai isu terkait kondisi perekonomian kita, bagaimana sektor riil dan juga berbagai dampak dari fluktuasi yang terjadi di pasar modal," katanya, Rabu (11/2/2026).
"Dan yang lebih penting, untuk menentukan arah masa depan ekonomi kita di tengah tantangan global yang tidak mudah," sambungnya.
Hasto menjelaskan, sebagai partai penyeimbang, PDIP terus mendorong kebijakan-kebijakan yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
Selain itu, bahwa saat ini, Indonesia memiliki pekerjaan rumah terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan pendidikan dan teknologi.
"Kami melakukan berbagai kajian supaya partai, sebagai obor pergerakan bangsa bisa melakukan mitigasi terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, memberikan catatan terkait tekanan eksternal dari lembaga keuangan global seperti MSCI, Moody’s, hingga FTSE yang mulai menunjukkan sentimen negatif terhadap pasar Indonesia.
Ia menilai, seharusnya pemerintah segera menggelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin langsung oleh Presiden.
"Tiga pekan terakhir kita diterpa badai tekanan luar yang dahsyat. Pembacaan ini tentu harus diikuti langkah mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita, termasuk segera menggelar rapat KSSK," ungkapnya.
Di sisi lain Said menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan (trust) investor melalui transparansi di bursa saham, ketimbang hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyinggung adanya anomali di mana pertumbuhan ekonomi diklaim mencapai 5,11 persen, namun penerimaan negara justru mengalami shortfall.
"Yang diperlukan saat ini bukan sekadar menumbuhkan pasar modal, tapi menumbuhkan trust. Pemerintah harus memastikan independensi BI dan OJK berjalan optimal untuk memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini," tutupnya.
