Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui penandatanganan nota kesepakatan penguatan tata kelola pemerintahan. Langkah ini diambil untuk memastikan transformasi Jakarta menjadi kota global berjalan transparan, akuntabel, dan berbasis pada manajemen risiko yang terukur.
"Kami terus menguatkan upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Melalui kesepakatan ini, hal tersebut dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur melalui program kerja yang jelas, pelaporan berkala, serta evaluasi yang objektif," ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.
Baca Juga :
Dilema Trotoar Istiqlal: Antara Ketertiban Kota dan Napas Ekonomi KecilPramono menegaskan bahwa Pemprov DKI memberikan akses penuh kepada BPKP untuk melakukan pengawasan di berbagai sektor tanpa adanya batasan. Keterbukaan ini dianggap krusial demi membangun kredibilitas pemerintah di mata publik serta mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dalam setiap program pembangunan.
"Kami mengharapkan, dan tadi sudah saya sampaikan secara terbuka, bahwa kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Selama yang ingin diaudit dilakukan audit, didalami, dan ditelaah, sepenuhnya kami persilakan. Karena ini bagian dari membangun pemerintahan yang bersih, baik, transparan, terbuka, dan kredibel," ungkap Pramono.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa kerja sama ini akan menitikberatkan pada penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi. BPKP akan berperan sebagai mitra strategis yang memberikan sistem peringatan dini (early warning system) guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Melalui kesepakatan ini, kami bersyukur Gubernur Pramono mengizinkan kami untuk masuk tanpa halangan dan tanpa batasan. Semuanya nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jika kami menemukan sesuatu, itu semata-mata untuk menjaga agar jalannya Pemprov DKI benar-benar mulus, tanpa hambatan, tanpa kecurangan, dan tanpa hal-hal yang tidak kita inginkan," tegas Ateh.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Aris Setya.
Ateh menambahkan, keterbukaan Pemprov DKI mempermudah pihaknya dalam mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan perbaikan teknis maupun administratif. Dengan pondasi good governance yang kuat, visi Jakarta sebagai kota global yang berbudaya diharapkan dapat terealisasi tanpa kendala hukum maupun birokrasi.
"Kami diberi kesempatan untuk masuk ke mana saja dan berkontribusi dalam berbagai aspek, termasuk melihat titik-titik yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai kota global dan berbudaya mudah-mudahan dapat terwujud dengan lancar," ucap Ateh.
