Bisnis.com, JAKARTA — Laba industri fesyen diperkirakan dapat tergerus hingga 34% pada 2030 jika pelaku usaha di sektor ini tak berupaya menekan dampak iklim dari aktivitasnya menurut laporan dari Apparel Impact Institute (AII).
Laporan tersebut memerinci soal risiko kenaikan biaya akibat aksi iklim yang lamban, seperti gangguan rantai pasok hingga kenaikan biaya operasional. Kondisi tersebut pada akhirnya menggerus kinerja keuangan perusahaan. Presiden sekaligus Chief Executive Officer AII, Lewis Perkins, menyatakan urgensi aksi iklim kini makin sulit diabaikan para eksekutif di sektor tekstil dan fesyen, meski isu pemanasan global makin dipolitisasi.
“Secara tidak sadar Anda sebenarnya sudah menanggung sebagian biaya ini. Kita berbicara hitungan kuartal, bukan dekade,” katanya dalam wawancara, dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/2/2026).
AII mengidentifikasi tiga titik tekanan utama yang berpotensi paling besar memukul profitabilitas dalam empat tahun ke depan, yakni kenaikan harga karbon, lonjakan biaya bahan baku, dan meningkatnya harga energi. Kombinasi faktor tersebut dinilai mengancam margin dan daya saing jangka panjang apabila perusahaan tidak memasukkan eksposur risiko iklim dalam perencanaan biaya dan keputusan investasi.
“Pasar karbon, energi, dan material yang volatil bukan lagi sekadar teori. Kondisi ini sudah membentuk harga pemasok dan biaya operasional di seluruh rantai nilai industri fesyen,” tulis laporan tersebut.
Menurut laporan itu, ketidakaktifan dalam menghadapi krisis iklim dapat memangkas tiga poin persentase margin operasional perusahaan pada akhir dekade ini, yang setara dengan penurunan laba sebesar 34%. Jika tren tersebut berlanjut, hingga 70% dari valuasi industri fesyen global senilai US$1,8 triliun berisiko menguap pada 2040.
Baca Juga
- Krisis Iklim Ancam Rating Kredit Puluhan Negara
- Adu Kredit Hijau BMRI, BBNI dan BBCA
- Perusahaan Jepang Borong Kredit Karbon Jelang Peluncuran Pasar Wajib
Perkins menekankan pentingnya investasi kolaboratif untuk menjaga stabilitas bisnis di tengah risiko iklim.
Di sisi regulasi, harga karbon menjadi tantangan yang kian besar seiring meluasnya kebijakan fiskal dan aturan baru. Laporan tersebut menyoroti mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang secara efektif bertindak sebagai pajak karbon atas sejumlah barang dan material yang masuk ke kawasan tersebut.
Sebagian besar emisi industri tekstil masuk dalam kategori Scope 3, yakni emisi tidak langsung dari rantai pasok. Direktur Senior Sustainable Finance AII, Kristina Elinder Liljas, mengatakan peluang terbesar penurunan emisi terletak pada dekarbonisasi rantai pasok.
Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan karena merek tidak memiliki pemasok secara langsung, melainkan berbagi dengan perusahaan lain. Kondisi ini menyulitkan dorongan perubahan. Liljas menambahkan, inisiatif pengurangan emisi Scope 3 kerap terhenti karena perusahaan enggan menanggung biaya peningkatan fasilitas yang dibutuhkan.
Keterbatasan ModalPenulis laporan menyebut banyak perusahaan fesyen tidak memiliki modal yang memadai untuk melakukan dekarbonisasi rantai pasok secara mandiri. Untuk itu, laporan AII merekomendasikan skema pembiayaan bersama antara merek dan pemasok, termasuk pemanfaatan instrumen seperti sustainability-linked loan untuk mendanai transisi.
Selain itu, pimpinan keuangan perusahaan disarankan memasukkan biaya risiko iklim yang telah disesuaikan dalam perencanaan anggaran dan belanja modal.
“Kami sepenuhnya mendukung bahwa perubahan yang bermakna memerlukan kolaborasi dari seluruh aktor terkait di sepanjang rantai pasok,” ujar Ulrika Leverenz, Head of Green Investments H&M Group. Dia menambahkan, perusahaan mendukung percepatan dekarbonisasi dalam rantai pasoknya.
Studi terpisah yang dirilis bulan lalu oleh World Benchmarking Alliance menunjukkan bahwa pengalihan porsi belanja modal yang lebih besar ke investasi rendah karbon berpotensi membuka pendanaan hingga US$1,3 triliun untuk transisi energi bersih. Analisis terhadap sekitar 1.600 perusahaan global tersebut menemukan median belanja modal untuk proyek rendah karbon saat ini baru mencapai 7%.
Liljas menilai, ketersediaan modal belum tentu diikuti keputusan cepat dari pimpinan keuangan perusahaan.
“Kami perlu berbicara dengan bahasa mereka,” ujarnya. “Mereka bertanggung jawab kepada dewan direksi dan pemegang saham, sehingga tetap harus membangun argumentasi bisnis yang kuat.”
