Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menyebut penjualan mobil listrik murni atau battery electric vehicle (BEV) yang tumbuh positif selama 2025, mayoritas ditopang oleh model-model berstatus impor utuh atau completely built up (CBU) yang mendapat insentif.
Salah satu insentif khusus BEV yakni bebas bea masuk untuk model CBU secara efektif berakhir tahun lalu. Josua mengatakan hal tersebut akan menciptakan reaksi awal, seperti tekanan kenaikan harga bagi produk yang masih didatangkan langsung dari luar negeri.
"Jadi 2026 memang menjadi fase seleksi alam yakni merek yang serius akan mempercepat perakitan lokal dan pendalaman komponen, sedangkan yang sekadar menguji pasar akan kesulitan menjaga harga," katanya saat dihubungi kumparan, Rabu (11/2/2026).
Kebijakan bebas bea impor mobil listrik secara utuh CBU awalnya tertuang pada PP Nomor 73 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 74 Tahun 2021, dan diperkuat lagi lewat Perpres 79 Tahun 2023.
Diperjelas juga pada Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 Tahun 2024 Juncto Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur pemberian insentif BEV. Dijelaskan, pabrikan yang melakukan impor CBU dengan komitmen investasi mendapatkan insentif Bea Masuk 0 persen.
Menutup kebijakan seharusnya untuk setiap kendaraan yang didatangkan dari luar negeri yang sejatinya dikenakan tarif 50 persen. Lalu beban Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga dihapuskan yang seharusnya dikenakan sebesar 15 persen.
"Arah peta jalan pengembangan industri dan penghitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) juga sudah dipertegas melalui aturan teknis Kemenperin, sehingga produsen yang ingin berkelanjutan harus mengunci rencana lokalisasi sejak sekarang," imbuhnya.
"Ini sejalan dengan arah kebijakan yang sejak awal memberi ruang impor utuh sampai akhir 2025 sambil menunggu realisasi investasi dan peningkatan produksi. Pandangan optimisnya, perang harga dan bertambahnya merek bisa membuat penyesuaian harga 2026 tidak setajam yang dikhawatirkan," kata Josua.
Apalagi, lanjut Josua, pemerintah dapat menerapkan skema insentif pengganti yang lebih terbatas dan tepat sasaran. Misalnya insentif untuk produsen yang memenuhi syarat TKDN atau lebih selektif untuk mendorong adopsi awal.
"Pandangan realistisnya, volume BEV 2026 kemungkinan besar tidak akan selancar 2025 karena 2025 sudah didorong oleh percepatan beli. Sementara 2026 menghadapi kombinasi harga naik pada model impor, persaingan makin padat, dan kondisi pembiayaan yang belum longgar. Akibatnya pasar cenderung terbelah antara pemain yang cepat lokalisasi versus pemain yang mundur atau menunda," tandasnya.
Di sisi lain, Josua menambahkan kewajiban TKDN minimum yang masih 40 persen sampai 2026 memberi ruang untuk adaptasi. Tetapi mulai 2027, nilainya naik lagi sehingga strategi 2026 seharusnya bukan hanya bertahan jualan, melainkan menyiapkan rantai pasok agar tidak tersandung target berikutnya.
Penjualan mobil listrik (BEV) 2025 naik 141 persenFigur penjualan wholesales (distribusi dari pabrik ke diler) mobil listrik sepanjang tahun 2025 alami pertumbuhan signifikan, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo.
Sepanjang tahun lalu, model-model BEV dari berbagai merek mampu terserap hingga 103.931 unit alias melonjak hingga 141 persen dibanding capaian 2024 yang totalnya 43.188 unit. Selain bebas bea impor masuk, mobil listrik diuntungkan insentif lain.
Misalnya potongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen dari total 12 persen dan nihilnya pajak tahunan kendaraan atau PKB. Masih ada benefit non-fiskal untuk wilayah Jabodetabek yaitu tidak terikat aturan lalu lintas ganjil genap.
Namun hal tersebut tak sejalan dengan produksi mobil listrik dalam negeri. Laporan Gaikindo, BEV hasil rakitan lokal periode 2025 jumlahnya 24.727 unit alias lebih sedikit 4,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang catatkan 25.861 unit.
