Pemerintah Indonesia meninjau kembali keputusan untuk mengambil alih tambang emas Martabe.
IDXChannel - Saham PT Astra International Tbk (ASII) dan PT United Tractors Tbk (UNTR) menguat pada Kamis (12/2/2026) setelah pemerintah Indonesia meninjau kembali keputusan untuk mengambil alih tambang emas Martabe.
Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka ruang evaluasi ulang tersebut meredakan kekhawatiran pasar, setelah sebelumnya pemerintah mengumumkan rencana pengalihan kepemilikan tambang ke BUMN baru.
Menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI), pukul 11.45 WIB, saham ASII menguat 1,11 persen ke Rp6.825 per unit, dengan nilai transaksi Rp113 miliar.
Sementara itu, anak usaha perseroan, UNTR, melesat 4,31 persen ke level Rp29.675 per saham setelah membuka perdagangan dengan gap up pada sesi pagi.
Informasi saja, Jardine Cycle & Carriage Limited mengendalikan 50,11 persen saham ASII, sehingga menjadi pemegang saham pengendali perseroan.
Jardine Cycle & Carriage merupakan bagian dari grup Jardine Matheson yang berbasis di Hong Kong dan terdaftar di Bursa Singapura.
Grup ini memiliki portofolio bisnis yang terdiversifikasi di Asia, mulai dari otomotif, alat berat, agribisnis, infrastruktur, hingga jasa keuangan, dengan Astra sebagai salah satu kontributor utama kinerjanya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan arahan secara langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal nasib tambang emas Martabe yang beroperasi di Sumatera Utara.
Sebelumnya, pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Martabe milik PT Agincourt Resources, entitas usaha UNTR imbas bencana di Sumatera.
Setelah pencabutan tersebut, Danantara bahkan berencana membentuk BUMN baru untuk mengambil alih tambang emas Martabe.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata Bahlil, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini dengan menyinggung pendekatan yang lebih lunak.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.
