Rivqy Abdul Halim anggota Komisi VI DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) memperkuat sistem mitigasi bencana guna menjamin ketahanan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah rawan bencana.
Desakan ini muncul setelah peristiwa tanah longsor di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, yang sempat memutus jalur distribusi dan melumpuhkan pasokan BBM di Jember selama empat hari.
Gus Rivqy menegaskan bahwa distribusi energi merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh terganggu akibat lemahnya antisipasi.
“Kami meminta Pertamina menyiapkan langkah mitigasi yang lebih matang dalam menghadapi bencana. Jangan sampai distribusi BBM terhenti dan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Menurut legislator asal Jawa Timur itu, pengalaman terputusnya jalur distribusi dari Banyuwangi menuju Jember akibat longsor menjadi pelajaran penting. Ketergantungan pada satu jalur darat dinilai sangat berisiko, terutama di daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Kalau terlambat sedikit saja, situasinya bisa kacau. Distribusi energi adalah kebutuhan vital masyarakat. Negara tidak boleh abai dalam memastikan pasokan tetap aman,” jelasnya.
Sebagai langkah strategis, Gus Rivqy mendorong Pertamina segera mereaktivasi depo BBM di Jember atau membangun infrastruktur depo baru guna memperkuat cadangan dan distribusi energi di wilayah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Ia juga mengusulkan optimalisasi moda transportasi alternatif seperti kereta api agar distribusi BBM tidak hanya bergantung pada jalur darat yang rawan longsor dan gangguan cuaca ekstrem.
“Saya sudah berkomunikasi dengan pihak KAI dan pada prinsipnya mereka siap mendukung. Tinggal ada kemauan dan langkah konkret dari Pertamina untuk memanfaatkan opsi distribusi lewat jalur kereta,” katanya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan bahwa peristiwa di Jember harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi nasional, khususnya di daerah rawan bencana.
“Ini bukan sekadar soal suplai BBM, tapi soal ketahanan energi dan stabilitas masyarakat. Mitigasi harus disiapkan sebelum bencana terjadi, bukan setelah pasokan terhenti,” pungkas Gus Rivqy.(faz/ipg)
