Kemenkeu menekankan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus tetap murah dari perbankan.
IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) harus tetap murah dari perbankan.
Dia pun meminta agar bunga yang dibebankan kepada debitur tidak merangkak naik hingga menyamai bunga perbankan komersial.
Suahasil menjelaskan skema UMi dirancang khusus sebagai stimulus bagi pelaku usaha kecil, bukan sebagai instrumen mencari keuntungan komersial.
“Kalau ditambah boleh-boleh saja, tetapi kita berharap kalau ditambah jangan sampai setinggi bunga bank, karena kalau tidak ya meminjam ke bank saja,” ujar Suahasil saat memberikan sambutan dalam kunjungan kerjanya ke Pemukiman Kumuh Sangkrah di Kota Surakarta, Kamis (12/2/2026).
Saat ini, bunga pembiayaan dari PIP kepada lembaga penyalur dipatok sangat rendah, yakni antara 2 persen hingga maksimal 4 persen.
Meskipun lembaga penyalur diperbolehkan menambah margin untuk biaya pendampingan dan pemberdayaan, Suahasil mewanti-wanti agar total bunganya tetap kompetitif di bawah bunga bank.
“Bunganya murah karena memang tujuannya membantu masyarakat, bukan bunga komersial,” kata Suahasil.
Suahasil juga menyoroti jumlah debitur UMi di Solo yang saat ini mencapai 25 ribu orang. Menurutnya, angka tersebut masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar mengingat potensi ekonomi kota Surakarta. “Untuk kaliber kota sebesar Surakarta, terlalu kecil menurut saya 25 ribu itu,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PIP, Ismed Saputra merinci bahwa hingga saat ini total penyaluran pembiayaan UMi di Solo telah menembus angka Rp105 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan melalui tujuh lembaga keuangan bukan bank yang memiliki cabang di wilayah tersebut.
“Jadi memang debitur kita saat ini di Solo ini kita ada 7 penyalur, tapi penyalur ini semua yang punya cabang disini Pak, jadi bukan kooperasi yang ada di Solo debitur kita disini ada sekitar 25 ribu orang, total penyaluran disini ada sekitar Rp105 miliar,” kata Ismed.
Selain akses modal, Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui perbaikan hunian. Di kawasan Sangkrah, Solo, SMF telah merenovasi puluhan rumah agar layak huni.
Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo memaparkan bahwa pada tahun 2025, pihaknya telah menggelontorkan anggaran hampir Rp5 miliar untuk pembangunan dan renovasi 56 unit rumah.
“Dimana SMF berkontribusi kurang lebih untuk 37 unit rumah. Sehingga total rumah yang telah dibangun SMF dalam program CSR dalam pengembangan rumah kumuh adalah sebanyak 84 unit rumah,” kata Ananta.
Pemerintah berharap kombinasi antara modal usaha murah dan perbaikan permukiman ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup warga di kawasan padat penduduk.
(kunthi fahmar sandy)
