Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggulirkan sejumlah stimulus ekonomi jelang libur Idulfitri 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,6%, apabila berdasarkan versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyatakan optimistis berbagai stimulus khususnya untuk mendorong mobilitas masyarakat pada libur panjang nanti bisa mendorong ekonomi tumbuh sesuai target.
"[Perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] 5,6%," jelas Purbaya saat ditemui usai acara Economic Outlook 2026, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Secara terpisah, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF Kemenkeu) menyampaikan bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi ini guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Paket kebijakan ini mencakup stimulus untuk mobilitas masyarakat pada momen Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi, diskon tiket, serta skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN dan pekerja swasta.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan pada awal Ramadan.
Baca Juga
- Lapor ke Prabowo, Airlangga Klaim Stimulus Lebaran Bakal Ungkit Ekonomi
- Cek Daftar Stimulus Lebaran 2026, Ada Diskon Transportasi hingga Bansos Pangan!
- Stimulus Lebaran Diumumkan Jelang Puasa, Ini Daftarnya
Secara terperinci, insentif PPN DTP atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi berlaku untuk seluruh rute domestik dengan periode penerbangan 14 hingga 29 Maret 2026. Periode pembelian tiket dimulai pada 10 Februari sampai dengan 29 Maret 2026, dengan besaran PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 11% atau keseluruhan.
Selain insentif PPN DTP, pemerintah memberikan potongan 30% untuk harga tiket kereta api pada periode 14 hingga 29 Maret 2026, dan 30% untuk tiket dasar angkutan laut Pelni pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026.
Untuk angkutan penyeberangan, pemerintah membebaskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada periode 12 hingga 31 Maret 2026. Bagi masyarakat yang menggunakan pesawat udara, insentif juga disalurkan melalui diskon tarif 17% hingga 18% untuk rute domestik kelas ekonomi pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa berbagai insentif itu diharapkan bisa menekan biaya perjalanan masyarakat. Stimulus juga diharapkan menjaga momentum aktivitas ekonomi selama periode permintaan tinggi.
Febrio menyampaikan bahwa paket stimulus ini merupakan intervensi fiskal yang terukur dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat mobilitas pada periode Ramadan dan Idulfitri.
"Melalui insentif transportasi lintas moda dan pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel, pemerintah mendorong aktivitas ekonomi tetap terjaga, khususnya pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa pendukungnya. Kebijakan ini adalah wujud hadirnya pemerintah agar masyarakat dapat mengakses tiket dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki kesempatan untuk berkumpul serta merayakan hari besar bersama keluarga," terang Febrio melalui siaran pers.
Fokus pemberian insentif ke mobilitas ini dilandasi oleh kinerja sektor transportasi yang sepanjang 2025 tumbuh 8,78%.
WFA dan BansosUntuk semakin mengoptimalkan dampak lonjakan mobilitas terhadap perekonomian, pemerintah juga menerapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN dan pekerja swasta yang berlaku selama lima hari, yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.
Selain stimulus mobilitas, pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan berupa beras ke desil 1 sampai dengan desil 4. Bentuknya yakni beras 10 kilogram dan dua liter minyak goreng per bulan kepada sekitar 35,04 juta KPM.
Bantuan tersebut direncanakan disalurkan untuk dua bulan sekaligus pada awal bulan Ramadan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan pada periode meningkatnya permintaan.
Melalui paket stimulus awal 2026 ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.
Implementasi kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, disertai evaluasi berkala guna memastikan efektivitas stimulus dalam menjaga stabilitas dan mendorong kinerja perekonomian nasional.
