Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memperkuat pengadaan untuk pembangunan berkelanjutan. LKPP ingin berlari bersama Kemenko Infra untuk mengimplementasikan program prioritas, terutama di sektor infrastruktur yang dari sisi pengadaan sangat kompleks, mahal, dan susah.
“Kami tidak ingin menyelesaikan masalahnya di belakang, tetapi dilibatkan dari depan sehingga bisa bersama-sama Kemenko Infra dan kementerian/lembaga teknis lainnya,” ujar Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam kegiatan Coffee Morning bertajuk Penguatan Peran Pengadaan dalam Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 12 Februari 2026.
Sarah menegaskan pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan pada program prioritas infrastruktur. Menurut dia, kompleksitas pengadaan di sektor infrastruktur yang bernilai besar dan berisiko tinggi memerlukan koordinasi dan pendampingan sejak awal agar potensi persoalan yang mungkin timbul dapat diantisipasi bersama.
Dia menambahkan LKPP turut mendukung berbagai program prioritas pemerintah di berbagai kementerian/lembaga (K/L), mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Swasembada Pangan, Sekolah Unggul Garuda, Perumahan Rakyat, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pengadaan, pelaksanaan konsultasi dan bimbingan teknis, serta pendampingan dalam proses pengadaan agar pelaksanaan program prioritas berjalan efektif dan efisien.
Baca Juga: Menko IPK: Infrastruktur Jadi Kunci Ketahanan Nasional di Era Geopolitik
Infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi sebagai penggerak utama ketahanan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan salah satu Visi Indonesia Emas 2045, yakni pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan pengembangan kewilayahan yang merata, pengadaan barang/jasa menjadi pondasi penting untuk mengakselerasi visi tersebut.
Melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengintegrasikan konektivitas antar wilayah, mengurangi disparitas ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai kawasan. Namun, keberhasilan menghadirkan infrastruktur yang andal sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah.
Dalam konteks tersebut, LKPP memegang peran strategis dalam menyusun kebijakan pengadaan yang mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja negara. Peran ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan K/L pelaksana pembangunan, termasuk Kemenko Infra yang berperan dalam mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan nasional lintas sektor dan wilayah.
Untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pengadaan dan arah pembangunan nasional, LKPP bersama Kemenko Infra ingin memastikan bahwa setiap proses pengadaan benar-benar mendukung prioritas pembangunan, menjamin efisiensi dan akuntabilitas belanja, serta memperkuat integrasi antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan program-program pembangunan yang dikoordinasikan Kemenko Infra berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia merupakan urgensi nasional yang membutuhkan perencanaan terintegrasi, penganggaran tepat sasaran, serta pelaksanaan yang memenuhi standar kualitas dan keselamatan.
Dia juga menyoroti pentingnya menghadirkan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu mengurangi disparitas antar wilayah.
LKPP dan Kemenko Infra Bersinergi Perkuat Pengadaan untuk Pembangunan
