Semarang (ANTARA) - Jajaran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menegaskan, mendorong komitmen seluruh anggota dalam menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga termasuk upaya mencegah korupsi.
Ketua Adkasi Siswanto saat audiensi terbatas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis mengatakan, Adkasi mendorong seluruh anggota DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK dalam mencegah potensi penyimpangan di daerah.
"Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto saat dihubungi dari Semarang, Kamis.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
Baca juga: Adkasi "ngadu" ke DPR minta pengurangan TKD tak disamaratakan
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menegaskan komitmen bersama bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyambut baik inisiatif Adkasi untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah.
"Kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah," ujarnya.
KPK juga mendorong untuk memperkuat peran pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan kebijakan hingga pelaksanaan program.
Baca juga: Menteri LH gandeng DPRD seluruh kabupaten tingkatkan kelola sampah
Ketua Adkasi Siswanto saat audiensi terbatas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis mengatakan, Adkasi mendorong seluruh anggota DPRD agar menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK dalam mencegah potensi penyimpangan di daerah.
"Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Siswanto saat dihubungi dari Semarang, Kamis.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, para Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah se-Indonesia, serta para Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).
Baca juga: Adkasi "ngadu" ke DPR minta pengurangan TKD tak disamaratakan
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menegaskan komitmen bersama bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel.
Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyambut baik inisiatif Adkasi untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah.
"Kolaborasi antara DPRD dan KPK menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah," ujarnya.
KPK juga mendorong untuk memperkuat peran pengawasan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembahasan dan penetapan kebijakan hingga pelaksanaan program.
Baca juga: Menteri LH gandeng DPRD seluruh kabupaten tingkatkan kelola sampah
