REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN, – Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berupa alat penerangan jalan (APJ) berhasil menekan tagihan listrik di Kabupaten Madiun. Pada tahun 2023, sebelum proyek KPBU APJ berjalan, tagihan listrik mencapai lebih dari Rp14 miliar, namun diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp5 miliar pada tahun 2025.
Bupati Hari Wuryanto menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan studi tiru dari Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon di Madiun, Jawa Timur, Kamis. Beliau menambahkan bahwa proyek ini juga memberikan efek positif bagi ekonomi lokal dengan meningkatnya titik keramaian baru yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Proyek KPBU APJ juga berdampak pada penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas dan kriminalitas, yang pada akhirnya meningkatkan minat investasi di Kabupaten Madiun dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sebanyak 7.459 titik APJ telah menyala di wilayah tersebut.
Kolaborasi dan Sinergi
Bupati Madiun menjelaskan bahwa pembangunan APJ dengan skema KPBU memerlukan proses yang panjang dan sinergi dengan DPRD dan mitra lainnya. Proyek ini dilakukan bersama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) dan mendapat penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.
Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, dan Agus Kurniawan Budiman, Wakil Bupati Cirebon, menyatakan terima kasih atas sambutan dan ilmu yang diterima dari Pemkab Madiun terkait proyek KPBU APJ. Mereka berharap ilmu tersebut dapat menjadi solusi pembiayaan alternatif di Cirebon.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Penandatanganan proyek APJ di Madiun dilakukan pada September 2022 dan dianggap sangat bermanfaat bagi pemda. Tanpa proyek ini, pemasangan lampu di 7.459 titik membutuhkan waktu hingga 50 tahun dibiayai oleh APBD setempat.
