Kasus kematian tragis YBS, seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya sendiri, menjadi tamparan keras bagi sistem perlindungan anak. Peristiwa tersebut menjadi ”alarm” yang membangunkan semua pihak dari kelalaian dalam menjaga hak anak-anak untuk hidup.
Di tengah menggaungnya paradigma tentang pentingnya melindungi hak anak-anak untuk tumbuh kembang secara sehat dan wajar, dua pekan terakhir masih saja bergulir keprihatinan soal anak yang mengakhiri hidupnya. Penyebabnya, sang anak malu tidak sanggup beli buku dan pena. Padahal, dua dekade tahun terakhir makin santer pula kampanye pendidikan gratis. Hampir setiap calon kepala daerah lazim menyuarakan soal ini.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi momentum kolaborasi lintas sektor, agar tidak ada lagi anak-anak yang merasa sendirian dalam menghadapi beban hidup yang berat.
Dalam dialog bersama perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Anggota DPRD NTT, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, dan Forum Anak NTT, Kamis (12/2/2026) di Kota Kupang, Menteri PPPA membedah akar persoalan yang melingkupi kasus YBS, tantangan perlindungan anak di wilayah NTT, serta merumuskan solusi konkret agar kasus serupa tidak terulang.
Itu adalah alarm buat kita orangtua.
"Orangtua harus tahu, ketika anak kita asyik sendiri di kamar itu belum tentu baik. Itu adalah alarm buat kita orangtua,” ujar Menteri PPPA yang akrab disapa Arifah.
Kepada Menteri PPPA, Kepala Dinas PPPA NTT Ruth Laiskodat menyampaikan hasil investigasi lapangan, yang mengungkap bahwa YBS hidup dalam impitan kemiskinan ekstrem dan tekanan mental yang tidak terdeteksi. YBS tinggal di sebuah pondok kebun yang berjarak tiga kilometer dari sekolahnya.
Seminggu sebelum ditemukan meninggal, ia masih giat memetik kemiri untuk dijual demi membantu ibunya. "Ananda (YBS) ini mengalami depresi berat, tetapi kategorinya hiperfungsional," ungkap Ruth.
Hasil analisa psikolog forensik terhadap tulisan tangan korban, YBS menyimpan beban berat. Meski demikian, dia tetap aktif bekerja dan tampak ceria di mata orang lain, sehingga ia memikul masalahnya sendirian hingga akhir hayat.
Masalah struktural juga memperparah keadaan. Keluarga YBS diketahui tidak memiliki dokumen kependudukan selama 11 tahun, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP).
Tokoh agama Katolik yang juga aktivis kemanusiaan Romo Leo Mali, menekankan perlunya perubahan paradigma dalam komunitas basis gereja (KUK). Selama ini, KUK dinilai terlalu fokus pada aspek spiritual dan ritual saja.
"Komunitas basis selama ini masih sangat emosional dan spiritual. Orang berkumpul untuk berdoa, tetapi masalah sosial seperti perlindungan anak sering kali tidak tersentuh," ujar Romo Leo.
Karena itu, dia mendorong agar gereja bertransformasi menjadi unit kontrol sosial yang ramah anak dan kelompok rentan, di mana warga tidak hanya saling mendoakan, tetapi juga saling menjaga dan membantu kesulitan ekonomi sesama anggota komunitas.
Sementara itu, Anggota DPRD NTT, Kristien Samiyati Pati, secara terbuka mengakui bahwa tragedi ini adalah bentuk kelalaian kolektif, baik pemerintah maupun legislatif. Ia menyoroti lemahnya pendataan warga di tingkat bawah yang membuat keluarga rentan seperti keluarga YBS luput dari perhatian selama belasan tahun.
"YBS akhirnya membuat kami semua terbangun dari kelalaian. Ini cara Tuhan untuk mengingatkan bahwa ada masalah besar yang membelenggu masyarakat kita," tegas Kristien.
Sebagai solusi, Kristien mendorong penguatan anggaran perlindungan anak dan penyediaan Guru Bimbingan Konseling (BK) di setiap jenjang pendidikan, bahkan mulai dari PAUD. Guru BK wajib ada untuk membaca karakter anak, sehingga mereka bisa mendeteksi sejak dini jika ada anak yang kelihatannya ceria namun sebenarnya sedang menanggung beban luar biasa.
”Jangan lagi kita mencari siapa yang salah. Kejadian ini adalah pemantik untuk kita menggerakkan kembali semangat gotong royong yang sempat hilang karena kesibukan masing-masing,” tegas Kristien.
Menteri PPPA menegaskan bahwa kemiskinan dan kurangnya empati di masyarakat adalah faktor utama pemicu depresi pada anak. Ia memperkenalkan langkah strategis melalui "Ruang Bersama Indonesia", sebuah program yang menekankan kolaborasi lintas kementerian dan partisipasi masyarakat.
Perwakilan Forum Anak NTT, Victor J Kono dan Christine Samene menyampaikan kritik tajam terhadap orang dewasa yang sering meremehkan masalah kesehatan mental anak. "Anak NTT tidak pernah meninggal karena kelaparan, tapi kita bisa saja meninggal karena banyak tekanan," ungkap Victor.
Karena itu, Victor berharap agar edukasi mengenai psychological first aid (pertolongan pertama psikologis) bisa menjangkau hingga ke pelosok desa agar anak-anak tahu ke mana harus mencari bantuan saat mengalami tekanan psikis.
”Kami merasa gagal karena tidak bisa menjangkau teman kami di sana. Kami harap aksi nyata kita hari ini bisa membuat anak-anak NTT tumbuh dengan harapan bahwa mereka bisa keluar dari keterbatasan,” ungkap Victor.
Dialog ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjadikan kasus YBS sebagai momentum transformasi perlindungan anak di NTT melalui aksi nyata, bukan sekadar janji formalitas.
Menteri PPPA selama 3 hari turun termasuk mendatangi keluarga YBS, di Kabupaten Ngada, dan berdialog dengan Bupati Ngada dan pemangku kebijakan di Kabupaten Ngada.
