Zulhas soal Kepuasan Publik Prabowo 79%: Karena Menyasar Ekonomi Rakyat 

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, buka suara soal Survei Indikator Politik Indonesia terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, tingkat kepuasan 79% diraih karena reformasi distribusi pupuk dan pembenahan tata niaga gabah menjadi salah satu faktor kunci di bidang pangan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,33% turut ditopang sektor riil di daerah, termasuk program makan bergizi dan meningkatnya aktivitas produksi pangan di desa. 

“Karena ada makan bergizi, ekonomi, orang tanam sayur laku, orang pelihata ayam laku, ikan laku, sayur laku, buah laku,” ujarnya dalam sesi wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Katadata.co.id, Yura Syahrul di kantor Kemenko Pangan, Selasa (10/2). 

Pemangkasan rantai pasok, dari pabrik langsung ke koperasi atau agregator desa, dinilai membuat harga lebih efisien dan menguntungkan masyarakat.

Menurut Zulhas, tingkat kepuasan survei itu juga ditopang oleh kebijakan Presiden Prabowo yang menyasar ekonomi mendasar. Kebijakan ekonomi disebutnya menggerakan ekonomi rakyat. 

Kebijakan Presiden Prabowo bersifat mendasar karena menyasar struktur ekonomi rakyat. Sekitar 30% kelompok miskin berada di sektor pangan, seperti petani, nelayan, dan peternak. Karena itu, pembenahan sektor ini diyakini berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.

“Ini sesuai dengan hasil survei tadi, kepuasan terhadap pak presiden kan hampir 80%,” katanya. 

Ia mencontohkan distribusi pupuk yang sebelumnya terhambat oleh 144 aturan. Regulasi yang berlapis itu menyebabkan pupuk kerap tiba setelah masa tanam, bahkan mendekati panen, sehingga produktivitas petani rendah.

“Sekarang kita pangkas, tinggal tiga tahapan. Dari produsen langsung ke rakyat. Jadi cepat,” ujarnya. 

Selain pupuk, pemerintah juga membenahi kebijakan harga gabah. Zulhas mengatakan sebelumnya pemerintah menetapkan harga Rp5.500 per kilogram, namun petani hanya menerima sekitar Rp4.000 akibat praktik rente dan perantara. 

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) dan koordinasi lintas lembaga, termasuk Polri dan TNI, rantai distribusi diperketat. “Hapus rente-rente itu. Sekarang petani terima sudah di atas Rp6.500,” kata dia.

Zulhas menyebut sejauh ini telah terbit 27 regulasi pendukung, mulai dari Inpres, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), hingga Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat eksekusi kebijakan pangan. Ia menilai dukungan regulasi tersebut membuat implementasi di kementerian teknis menjadi lebih mudah dan efektif.

“Biasanya satu periode belum tentu sebanyak ini. Aturan-aturan inilah yang mempermudah eksekusi dan akhirnya produktivitas naik,” ujarnya.

Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei yang melibatkan 1.220 responden yang merupakan WNI minimal berumur 17 tahun dalam kurun 15-21 Januari 2026, menunjukkan sebanyak 79,9 persen puas atas kinerja Prabowo.

 Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, mengatakan persentase angka kepuasan atau “approval rating” yang didapat Prabowo dinilai cukup tinggi untuk ukuran presiden. 

 Bahkan angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan terhadap Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di awal-awal pemerintahannya tahun 2004, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 2014 setelah memenangkan Pilpres.