Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana reformasi sistem perpajakan nasional berbasis teknologi digital yang diyakini mampu memperluas basis wajib pajak sekaligus membuka ruang penurunan tarif secara bertahap. Kebijakan ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penerimaan negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa arah kebijakan perpajakan Indonesia ke depan tidak lagi semata-mata bertumpu pada peningkatan tarif, melainkan pada pembenahan sistem yang menyeluruh melalui pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, digitalisasi tata kelola pajak akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan modern.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/2/2026), Luhut menjelaskan bahwa reformasi tersebut dirancang untuk memperluas basis pajak dengan menjaring lebih banyak wajib pajak aktif.
Ia menyebut, penggunaan government technology akan mengintegrasikan berbagai data ekonomi sehingga meminimalkan celah manipulasi pelaporan. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah dapat melihat profil perpajakan secara lebih akurat dan real time.
Ia juga menyoroti praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan laporan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi memperoleh fasilitas pajak UMKM.
Menurut Luhut, pola semacam itu selama ini sulit diawasi secara menyeluruh karena keterbatasan integrasi data. Melalui sistem digital yang komprehensif, potensi ketidaksesuaian laporan diyakini bisa ditekan.
“Kalau sistemnya terintegrasi, maka ruang untuk memanipulasi data makin sempit. Jumlah pembayar pajak akan meningkat karena semua aktivitas ekonomi tercatat lebih rapi,” ujarnya.
Luhut menekankan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak otomatis berarti beban pajak masyarakat akan bertambah. Justru sebaliknya, ketika basis pajak melebar dan kepatuhan meningkat, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menyesuaikan tarif ke tingkat yang lebih kompetitif.
“Penerimaan negara bisa meningkat karena basisnya luas. Kalau basisnya sudah kuat, tarif itu bisa kita evaluasi dan turunkan secara bertahap,” katanya.
Langkah reformasi ini juga dipandang sejalan dengan agenda transformasi digital nasional yang tengah digencarkan pemerintah. Sistem perpajakan berbasis teknologi dinilai mampu memangkas proses birokrasi, mengurangi tatap muka langsung antara petugas dan wajib pajak, serta memperkecil potensi praktik koruptif.
Interaksi yang sebelumnya bersifat manual akan beralih ke sistem otomatis yang terdokumentasi secara elektronik.
Menurut Luhut, pendekatan tersebut akan menciptakan keseimbangan baru dalam tata kelola fiskal. Teknologi bukan hanya alat administrasi, tetapi juga instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Dengan transparansi yang lebih tinggi, masyarakat diharapkan merasa lebih adil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia menambahkan, reformasi ini akan dilaporkan secara komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto guna mendapatkan arahan strategis sebelum implementasi lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan perubahan sistem berjalan bertahap dan tidak menimbulkan gejolak di dunia usaha.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai, reformasi berbasis digital memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi domestik. Penerimaan pajak sebagai tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga keberlanjutannya tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Digitalisasi dinilai mampu mempertemukan dua kepentingan tersebut optimalisasi penerimaan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
Selain itu, perluasan basis pajak melalui integrasi data lintas sektor juga diyakini dapat meningkatkan keadilan fiskal. Selama ini, beban pajak kerap dirasakan lebih berat oleh kelompok wajib pajak patuh, sementara sebagian pelaku ekonomi belum terjangkau sistem secara optimal. Dengan pembaruan teknologi, pemerintah dapat memetakan potensi pajak secara lebih merata.
Luhut menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ia optimistis, jika reformasi berjalan konsisten, Indonesia dapat memiliki sistem perpajakan yang kompetitif di kawasan sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari sistem digital juga akan berdampak pada penghematan biaya administrasi negara. Proses yang sebelumnya memerlukan verifikasi manual dan waktu panjang dapat dipersingkat melalui otomatisasi. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas aparatur serta kualitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kalangan pelaku usaha berharap implementasi reformasi dilakukan secara transparan dan disertai sosialisasi menyeluruh. Kepastian regulasi serta perlindungan data menjadi aspek penting agar sistem baru dapat diterima luas.
Luhut memastikan pemerintah akan menyiapkan regulasi pendukung serta infrastruktur teknologi yang memadai sebelum kebijakan dijalankan penuh. Ia menilai, keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai wajib pajak.
Dengan pendekatan berbasis teknologi, pemerintah menargetkan terciptanya sistem perpajakan yang lebih sederhana, transparan, dan berkeadilan. Apabila basis pajak terus meluas dan kepatuhan meningkat, peluang penurunan tarif secara bertahap bukan lagi sekadar wacana, melainkan strategi realistis untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.
