Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung masih maraknya praktik korupsi dalam birokrasi di Indonesia. Dia pun mengaku praktik korupsi dan kecurangan birokrasi masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar di berbagai tingkatan.
“Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan,” kata Prabowo dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).
Tak hanya itu, dia juga mengaku telah mengumpulkan sejumlah pengusaha, termasuk yang merupakan rekan dekatnya, untuk mengingatkan agar mematuhi aturan. Prabowo menyoroti budaya mencari celah hukum yang menurutnya harus dihilangkan dari sistem dan mentalitas bangsa.
Selain sektor swasta, dia menegaskan pembenahan juga harus menyasar birokrasi. Pemerintah, kata dia, tidak boleh menutup mata terhadap praktik birokrasi yang tidak benar dan berpotensi menghambat reformasi.
“Kadang-kadang birokrasi yang tidak bener. Iya kan? Ini hilangkan budaya itu ya,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyinggung pentingnya kewaspadaan terhadap birokrasi yang tidak efisien. Dia mengutip—meski mengakui belum tentu akurat—pernyataan yang dikaitkan dengan Winston Churchill tentang ketakutan terhadap birokrat sendiri.
Baca Juga
- Di Hadapan Pengusaha, Prabowo Gaungkan Lagi Indonesia Incorporated
- Prabowo Tantang Bos Danantara Cetak Return on Asset 7%
- Prabowo Klaim Berhasil Hemat Anggaran Rp308 Triliun: Dialihkan ke MBG
Dengan nada bercanda, orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan bahwa dirinya juga lebih khawatir pada birokrasi yang tidak berjalan semestinya.
"Ada yang sampaikan ke saya bahwa Winston Churchill mengatakan i'am more afraid of my bureaucrats, than i'am afraid of Adolf Hitler. Katanya, tapi saya ngga tahu,"
Prabiwi pun lantas, melontarkan guyonan dengan mengganti kutipan Churchill.
"Mungkin diubah deh, aku yang ngomong. I'am more afraid of my bureaucrats, than i'am afraid of...siapalah...kuntilanak atau apa gitu," ujarnya.
Dia kemudian menggagas konsep “The New Indonesia” yang menurutnya harus bebas dari korupsi. Namun demikian, Prabowo tetap menegaskan komitmennya terhadap sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini.
“The New Indonesia harus tidak boleh, tidak boleh ada korupsi! … I am completely democratic. Completely,” tuturnya.
Prabowo juga menegaskan penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa kompromi, tetapi tetap menjunjung prinsip keadilan. Dia menolak penggunaan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik dan menekankan pentingnya putusan pengadilan yang tidak menyisakan keraguan.
Menurutnya, keputusan hukum harus diambil berdasarkan prinsip beyond a reasonable doubt. Jika masih ada kemungkinan terdakwa tidak bersalah, maka vonis final tidak boleh dijatuhkan secara gegabah.
“Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final kepada mereka itu,” ujarnya.
Sebagai pemegang mandat rakyat, Prabowo menyatakan bertanggung jawab memastikan tegaknya rule of law dan kepastian hukum. Dia meyakini stabilitas dan ketenangan masyarakat hanya dapat terwujud jika pemerintah bersih dan adil.
Dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi, Prabowo juga menyiapkan langkah regenerasi. Pemerintah, kata dia, akan membangun 10 universitas baru serta satu lembaga khusus administrasi pemerintahan untuk mencetak calon pemimpin birokrasi masa depan.
“There is nobody that cannot be replaced. Saya perintahkan kepada Danantara, BP BUMN, Menpan RB, semua menteri KL, beri wewenang penuh untuk mengganti semua pejabat-pejabat yang tidak perform dengan baik atau yang melanggar,” tegas Prabowo.
Dia pun menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja keras. Ke depan, ia memastikan pembenahan akan terus dilakukan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.
