Sutan Sjahrir dan Krisis Kepemimpinan Ide di Indonesia

Keramaian ruang publik di Indonesia hari ini sering tampak seperti energi yang besar, tetapi tidak selalu menghasilkan kejernihan. Banyak suara terdengar, banyak agenda berjalan, banyak panggung dipenuhi pernyataan, namun arah bersama kerap tidak jelas. Di titik inilah penulis merasa ada masalah yang lebih mendasar daripada sekadar soal siapa memimpin, yakni soal bagaimana kepemimpinan dibangun. Kepemimpinan bukan hanya soal popularitas dan kemampuan menggerakkan massa, tetapi soal ide yang menuntun keputusan, serta metode yang memungkinkan publik menguji, memahami, dan menilai.

Dalam kondisi seperti itu, 'Perjuangan Kita' karya Sutan Sjahrir terbaca bukan sebagai dokumen sejarah yang diletakkan di rak, melainkan sebagai cermin yang menampar. Buku itu lahir ketika republik masih sangat muda, baru merdeka dua bulan, tetapi isinya menunjukkan satu hal yang sekarang justru langka, keberanian berpikir, ketegasan etis, dan keteraturan penalaran.

Sjahrir mengajarkan bahwa politik tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kompas ide, sebab tanpa kompas ide republik akan ngelantur, dan jika republik ngelantur, yang lahir adalah kebijakan yang reaktif, budaya politik yang sentimental, dan kepemimpinan yang hidup dari keramaian.

'Perjuangan Kita' memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin seharusnya hadir, memiliki pamflet perjuangan, memiliki garis perjuangan, dan mampu menuliskannya secara tegas. Sjahrir menggarisbawahi satu hal yang mendasar, perkara negara bangsa tidak ada sangkut pautnya dengan perkara emosional dan sentimental. Republik tidak boleh dipimpin oleh perasaan yang mudah tersinggung. Republik harus dipimpin oleh nalar yang berani menyatakan hal pahit.

Sjahrir sendiri memberi contoh bagaimana ketegasan tidak harus berubah menjadi kebencian. Ia sering berkelahi gagasan dengan Soekarno, tetapi pertarungan itu tidak berubah menjadi dendam personal. Kritik dijalankan sebagai kewajiban pikiran, bukan pelampiasan emosi. Ada etika yang penting di sini, tidak perlu membenci seseorang untuk mengatakan bahwa gagasannya keliru, tidak perlu merusak hubungan personal untuk menertibkan cara berpikir publik.

Penulis menangkap bahwa Sjahrir membawa semangat yang mirip spirit Renaissance, keberanian dan ilmu pengetahuan berdiri berdampingan. Nama Nicolaus Copernicus sering dijadikan simbol keberanian ilmiah, dan pada Sjahrir ada keberanian yang sejenis, berani menata ulang cara pandang, tetapi tidak liar. Keberanian yang disertai disiplin.

Yang paling menonjol dari Sjahrir bukan hanya kecerdasan dan kecerdikan bertindak, tetapi moralitasnya, virtue yang langka, yakni kerelaan untuk dipimpin. Ini yang miskin di zaman sekarang. Banyak orang pintar, banyak orang berani, banyak yang berani tetapi ngaur, semangat tanpa nalar sering hadir, namun virtue kerap absen.

Kisah tentang dorongan agar Sjahrir memimpin pada posisi tertinggi, lalu penolakannya, menunjukkan kualitas etis itu. Sjahrir secara sukarela mengatakan tidak, lalu menyarankan agar kepemimpinan diberikan kepada Soekarno yang lebih populer di mata rakyat, walaupun pada masa itu Soekarno sering dicap kolaborator.

Keputusan itu bukan perhitungan kecil, melainkan pelajaran politik yang besar. Republik membutuhkan simbol yang dibaca massa, tetapi republik juga membutuhkan orang yang menjaga disiplin berpikir bangsa. Di sini Sjahrir tampak bukan sekadar politisi, melainkan pedagog, seorang guru yang menempatkan kualitas republik di atas ambisi pribadi.

'Perjuangan Kita' dapat dibaca sebagai khazanah intelektual yang kuat, karena Sjahrir memulai dari situasi global objektif. Ia memetakan dunia pasca Perang Dunia II, menyebut kekuatan Amerika, Uni Soviet, dan Inggris, lalu bertanya bagaimana republik muda harus bersikap. Sjahrir tidak mengajak pembaca berteriak dulu, ia mengajak pembaca melihat peta dulu. Di sini terlihat pola berpikir yang tertib, ada metode, ada dialektika, ada upaya membedah kondisi objektif dan subjektif secara mendalam, sebagaimana tradisi intelektual Marxian mengajarkan kerja analisis, bukan kerja slogan.

Lalu Sjahrir menurunkan analisisnya ke realitas di dalam negeri, masih ada sisa feodalisme, hegemoni mental fasis, dan kebiasaan yang membuat kekerasan terasa wajar. Penulis menangkap bahwa Sjahrir sedang meletakkan peringatan, republik bisa merdeka secara administratif, tetapi tetap cacat secara etis bila mentalitas yang diwariskan oleh penjajahan dan fasisme tidak disembuhkan.

Konteks sejarah memperjelas itu. Pada periode 1930 an hingga awal 1942, tokoh tokoh pergerakan seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir diekstradisi oleh Belanda, ada yang ke Banda Neira, ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Flores. Ruang percakapan menyempit, forum untuk percakapan cakap hilang, lalu datang fasisme Jepang yang tidak peduli dialog, datang dengan kekerasan dan ketakutan. Mental yang ditinggalkan oleh fasis itu kemudian melekat, dan menjadi fondasi yang berbahaya bila tidak dikoreksi.

Karena itu Sjahrir menekankan persiapan moral etik bangsa, lebih penting daripada adu dada. Ia menolak kebanggaan yang hanya hidup dari simbol dan seruan. Ia juga memperingatkan agar aktivitas tidak dijadikan mandat. Jangan tergila gila pada kegiatan semata mata, tetapi tidak memiliki visi orientasi republikan. Penulis memandang kalimat ini sebagai kritik tajam terhadap budaya politik yang memuja kesibukan. Ketika agenda padat dijadikan ukuran keberhasilan, republik bisa terlihat bergerak, padahal hanya berputar, lelah, dan miskin tujuan.

Visi republikan pada Sjahrir berpijak pada dua hal, menertibkan cara berpikir dan menumbuhkan kader. Format politik yang ditinggalkan oleh Sjahrir adalah kaderisasi, bukan partai massa. Kecil besar organisasi bukan ukuran utama. Yang menentukan mutu republik adalah kemampuan melahirkan kader, manusia politik yang terdidik, yang sanggup berpikir, yang sanggup menahan diri, yang sanggup berdebat tanpa menjadi beringas. Pertanyaan yang muncul hari ini menjadi tajam, siapa yang benar benar disebut kader, dan berapa banyak organisasi politik yang membangun tradisi diskusi tentang arah republik dengan basis bacaan serius.

Di titik inilah krisis kepemimpinan ide tampak dalam bentuk yang lebih modern, politik yang lebih sibuk memproduksi merek diri daripada memproduksi metode. Dalam sejarah politik kontemporer, istilah seperti Reaganomics tidak lahir dari klaim sepihak. Ia lahir karena publik dan para peneliti membaca metode kebijakan Ronald Reagan, membaca ekosistem gagasan yang mengiringinya, lalu menyimpulkan pola yang konsisten. Ada riset, ada jaringan pemikir, ada lingkungan neo-konservatif dalam politik, ada pembacaan neo-liberal dalam ekonomi, ada debat panjang yang memungkinkan publik menyebut sebuah arah sebagai identitas, bahkan bila arah itu kontroversial. Dalam spektrum yang berdekatan, tradisi libertarian juga ikut mewarnai cara membaca kebijakan, sehingga istilah itu tidak sekadar slogan, tetapi bisa diuji dan diperdebatkan.

Thatcherism juga terbaca sebagai identitas bukan karena Margaret Thatcher mengiklankan diri. Thatcherism muncul karena publik melihat garis ideologi dan konsekuensi kebijakan yang bisa dilacak. Ketika Thatcher menyatakan sikap keras, misalnya anti buruh, publik memahami logikanya, publik bisa setuju atau menolak, tetapi publik bisa membaca kerangka ideologinya. Di sana ada metode. Di sana ada percakapan intelektual yang berat. Di sana ada ekosistem gagasan yang membentuk kepemimpinan.

Karena itu, ketika istilah seperti Prabowonomics muncul di panggung global seperti World Economic Forum Annual Meeting, pertanyaan yang wajar bukan soal keren atau tidaknya istilah itu. Pertanyaannya adalah metode apa yang menopangnya, riset apa yang menjadi fondasinya, dan lingkungan intelektual apa yang membrief kepemimpinan dengan ide. Tanpa itu, istilah hanya menjadi advertorial. Ia menghasilkan sensasi, tetapi tidak menambah kejernihan. Ia memperkuat branding, tetapi tidak memperkuat penalaran publik.

Krisis kepemimpinan ide bukan hanya soal label. Ia juga tampak dalam keseharian politik. Banyak kemarahan yang muncul, marah tentang polisi, marah tentang kebijakan tertentu, marah tentang banyak hal, tetapi jarang membongkar desain di belakangnya, kebijakan ini dirancang untuk apa, siapa yang diuntungkan, siapa yang dibebani, dan konsekuensi etiknya apa. Tanpa pembongkaran desain, publik hanya menjadi penonton emosi, bukan warga yang berpikir.

Sjahrir mengingatkan bahwa Indonesia tidak berdiri sendiri. Sejarah Indonesia bagian dari sejarah dunia. Ekonomi Indonesia bagian dari permainan ekonomi global. Dalam realignment geopolitik, ketegangan kawasan, dan krisis lingkungan, republik membutuhkan disiplin membaca dunia, bukan sekadar kemampuan bereaksi. Bahkan bayang bayang konflik di wilayah seperti Iran, serta persoalan environmental ethics yang tampak pada bencana di Sumatera, menuntut kepemimpinan yang mampu menghubungkan etika, sejarah, dan kebijakan, juncto kemampuan untuk menertibkan cara berpikir publik. Tanpa itu, energi bangsa akan habis pada reaksi, bukan pada arah.

Kesimpulannya sederhana tetapi menuntut. Republik hanya bisa selamat bila politik kembali dituntun oleh ide, dan ide ditopang oleh metode yang bisa diuji. Itulah warisan terbesar Sutan Sjahrir. Politik sebagai pendidikan etis, bukan sekadar perebutan kuasa. Dan bila Indonesia ingin keluar dari krisis kepemimpinan ide, tradisi berpikir yang tertib itu harus dihidupkan kembali, melalui bacaan serius, percakapan yang berat, dan moralitas yang tidak menjadikan aktivitas sebagai madat.