JAKARTA, DISWAY.ID - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) menilai regulasi tentang pertembakauan harus memuat peinsi keseimbangan konstitusional.
Perwakilan LPPM UNS, Erlangga Surayanagara menilai, perlindungan terhadap industri hasil tembakau (IHT) sangat penting.
BACA JUGA:Sarat Intervensi Asing, Petani Tolak Regulasi Tembakau yang Mematikan Sumber Pendapatan
BACA JUGA:DPR: Pemerintah Punya Peran Sentral Perkuat Industri Pertahanan Dalam Negeri
Mengingat sektor legal padat karya ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara melalui sumbangsih cukai, pemberdayaan petani cukai dan buruh pabrik, serta jaringan distribusi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta dampak berganda yang masif.
Oleh karena itu dalam pengaturan regulasinya, diperlukan keseimbangan dan titik temu berbagai kepentingan.
Dalam kajian UNS menunjukkan adanya ketegangan kondisi perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi dalam rezim aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2024.
BACA JUGA:Panduan Cara Tukar Uang Baru 2026 Lewat Pintar BI Lengkap Jadwalnya, Siapkan THR!
"Seharusnya kita tidak perlu mempertentangkan kesehatan dan ekonomi, sebaliknya kita perlu melakukan kajian komprehensif demi mencari titik temu, constitusional balancing antara kesehatan masyarakat dan ekonomi. Dalam membuat kebijakan yang adil, penting ada keseimbangan antara kondisi market atau fakta di lapangan dan social activity," ujar Erlangga dalam Diskusi Publik bertajuk Harmonisasi Regulasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Kesehatan terhadap Industri Produk Tembakau di Indonesia dikutip Jumat, 13 Februari 2026.
Sementara, merespons perlindungan regulasi terhadap IHT, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Muhammad Waliyadin, berpendapat jika Kemenkum mengingatkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negara termasuk menjamin atas derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan di sisi lain melindungi keberlangsungan hak atas ekonomi.
"Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 mengoperasionalkan norma-norma di Undang-Undang Kesehatan No 17 Tahun 2023. Peraturan Pemerintah harus selaras dengan UU di atasnya, agar tujuannya dapat tercapai, tidak kontraproduktif," ucap Waliyadin.
Dia juga mengingatkan bahwa IHT merupakan industri yang khas sekaligus kompleks.
BACA JUGA:Hippindo Nilai Muatan Raperda KTR soal Larangan Pemajangan Produk Tembakau di Toko Ritel Dapat Berdampak PHK
Mengingat kontribusi IHT terhadap penerimaan negara melalui cukai rokok, penyerapan tenaga kerja, hingga UMKM maka tidak bisa diletakkan dalam kerangka dikotomi.
"Harus proporsional dan berkeadilan. PP 28/2024 bukan sekadar persoalan kesesuaian norma hukum tapi kesesuaian ketatakelolaan, memberi kepastian demi terwujudnya harmonisasi. Sebaliknya, disharmonisasi regulasi berpotensi memunculkan implikasi yang destruktif," tegas Waliyadin.
- 1
- 2
- »
