Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 desa nelayan dalam empat tahun ke depan sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis desa. Program ini ditegaskan bukan sekadar bantuan sosial atau 'handout', melainkan skema pemberdayaan produktif yang memungkinkan nelayan mengakses pembiayaan jangka panjang, bahkan hingga 10-12 tahun, bahkan bisa dengan opsi restrukturisasi.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan 1.000 desa nelayan sudah terbangun dan beroperasi. Hingga 2029, jumlahnya ditargetkan mencapai 5.000 desa yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk pulau-pulau terpencil yang selama ini belum tersentuh infrastruktur memadai.
“Selama Republik Indonesia berdiri, masih banyak nelayan yang belum pernah disentuh secara serius. Mereka kadang tidak punya pabrik es, tidak ada cold storage, sulit mendapatkan solar, dan kesulitan akses ke pasar,” ujar Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).
Dalam konsep yang disiapkan, setiap desa nelayan akan dilengkapi fasilitas terpadu mulai dari cold storage, pabrik es, dermaga, kapal, hingga kendaraan distribusi. Pemerintah juga akan mempermudah regulasi serta membuka akses ekspor langsung melalui pelabuhan, sehingga hasil tangkapan nelayan bisa langsung masuk pasar global tanpa rantai distribusi yang panjang.
Prabowo menekankan seluruh pembiayaan pembangunan tersebut bukan dana hibah. Skema yang disiapkan bersifat produktif dan terorganisir.
Para nelayan akan mengembalikan investasi melalui sistem perbankan dan pemerintah dalam jangka panjang. Yang membedakan, tenor pengembalian diberikan sangat longgar, yakni di atas 10 tahun atau sekitar 11-12 tahun. Bahkan, pemerintah membuka ruang restrukturisasi kredit jika diperlukan.
“Kalau pengusaha besar bisa minta restrukturisasi, bisa minta perpanjangan, bahkan haircut, masa nelayan kita tidak kita berdayakan?” tegasnya.
Menurut Prabowo, pendekatan ini mencerminkan keadilan ekonomi. Selama ini, fasilitas restrukturisasi kerap dinikmati pelaku usaha besar. Kini, nelayan kecil juga akan mendapatkan perlakuan serupa agar memiliki ruang bernapas dalam membangun usaha mereka.
Program desa nelayan ini juga diarahkan untuk memperkuat produksi protein dalam negeri dengan harga terjangkau. Dengan infrastruktur penyimpanan dan distribusi yang lebih baik, hasil laut diharapkan tidak lagi terbuang akibat keterbatasan fasilitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Prabowo menyebut, saat ini program tersebut sudah berjalan di hampir 100 titik. Pemerintah optimistis target 1.000 desa nelayan pada 2026 dapat tercapai, sebelum diperluas menjadi 5.000 desa pada 2029.
“Sekarang kita hadir. Banyak nelayan di pulau terpencil yang selama ini merasa tidak diperhatikan. Ini saatnya negara benar-benar membangun dari desa dan dari sektor produktif,” ujarnya.
Dengan skema kredit jangka panjang dan fleksibel, pemerintah berharap desa-desa nelayan tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir Indonesia.
