JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah mengimpor energi dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dollar AS dinilai sulit dihindari di tengah menurunnya produksi minyak dan gas nasional. Meski ada risiko yang perlu diantisipasi, langkah itu ada untuk menjawab kebutuhan dan efisiensi ekonomi dibandingkan kemandirian energi nasional.
Pemerintah diketahui menyiapkan rencana impor energi berupa gas, minyak mentah, dan bahan bakar minyak (BBM) dari AS senilai sekitar 15 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 250 triliun (asumsi kurs Rp 16.800).
Kesepakatan itu akan menjadi bagian dari paket pembicaraan dagang bilateral dan rencananya ditandatangani saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke AS pada 19 Februari 2026 mendatang.
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, saat dihubungi Kompas, Jumat (13/2/2026), menilai rencana peningkatan impor energi dari AS merupakan konsekuensi logis dari kesepakatan dagang bilateral tersebut.
Seperti diketahui, Indonesia dan AS pada pertengahan 2025 menyepakati perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang menurunkan tarif resiprokal produk Indonesia ke pasar AS menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan energi nasional. “Memang kita butuh impor energi karena kondisi kita belum memungkinkan untuk swasembada, terutama dalam minyak dan gas,” ujarnya.
Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak sejak 2004. Produksi minyak nasional terus turun dan kini hanya di kisaran 700.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan minyak domestik mencapai sekitar 1,6–1,7 juta barel per hari. Artinya, ada defisit sekitar 1 juta barel per hari yang harus ditutup melalui impor.
Kondisi tersebut, kata Yose, tidak lepas dari terus menurunnya produksi minyak dan gas bumi dalam negeri di tengah kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, impor bahan baku energi menjadi pilihan yang sulit dihindari.
Namun, Yose mengingatkan pentingnya menghitung nilai keekonomian impor energi dari AS serta kebutuhan mendiversifikasi negara sumber impor. Diversifikasi, menurut dia, tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan matang, baik dari sisi ekonomi maupun risiko geopolitik.
“Jarak Amerika jauh, harga BBM-nya bisa lebih mahal dibandingkan Timur Tengah, kualitasnya juga harus dicek. Kalau terlalu mahal, ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung. Ini juga berisiko kalau kita terlalu bergantung pada satu mitra dagang,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menilai Indonesia semestinya tetap perlu menyeimbangkan kerja sama ekonomi dengan kekuatan global lain, seperti China.
Di sisi lain, Yose menilai impor energi justru bisa menjadi pilihan yang lebih rasional dibandingkan memaksakan pembangunan kilang minyak baru di tengah keterbatasan bahan baku. Bahkan, menurut dia, impor energi termasuk dari AS berpotensi lebih murah ketimbang membangun kilang-kilang baru yang butuh biaya besar dan pembiayaan utang.
“Biaya pembangunan kilang itu sangat tinggi dan dibiayai utang. Sampai sekarang bebannya masih terasa, dan ke depan tetap akan membebani anggaran,” kata Yose.
Ia juga mengkritisi dorongan pengembangan energi berbasis nabati, seperti biosolar dan biofuel, yang mengandalkan bahan baku sawit hingga tebu. Menurut Yose, inovasi tersebut kerap dipromosikan sebagai solusi kemandirian energi, tetapi belum tentu realistis secara ekonomi.
“Ini bagus sebagai slogan politik, tapi secara ekonomi tidak realistis. Kita tidak punya bahan bakunya. Transisi energi dengan elektrifikasi justru lebih masuk akal,” ujarnya.
Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, secara terpisah menilai, kebijakan impor energi dari AS tetap perlu dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan neraca perdagangan.
Menurut dia, surplus perdagangan Indonesia dengan AS memang berpotensi menurun akibat peningkatan impor dalam rangka perjanjian ART ini. Namun, selama masih ada timbal balik berupa akses pasar ekspor, ia menilai kerja sama ini justru bisa menguntungkan.
“Kalau kita harus impor sekian, seharusnya ada timbal baliknya. Kita tetap perlu menjaga agar AS, yang selama ini menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar Indonesia, tetap memberikan ruang ekspor bagi produk kita,” tuturnya di Jakarta.
Mungkin (investasi AS) ini akan jadi tantangan. Kita lihat saja, tapi saya kira kalau untuk bisa efektif satu atau dua tahun itu masih susah.
Sementara itu, ia merugikan kerja sama dalam bentuk investasi Amerika Serikat di Indonesia. Pasalnya, perusahaan dari Negeri Paman Sam itu selama ini tidak menjadi investor jangka panjang, seperti negara-negara Asia yang getol membangun industri di Tanah Air.
"Mungkin (investasi AS) ini akan jadi tantangan. Kita lihat saja, tapi saya kira kalau untuk bisa efektif satu atau dua tahun itu masih susah," ujar Rully.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/2/2026), menyampaikan, pembelian BBM sebesar 15 miliar dollar AS itu terdiri dari LPG, minyak mentah, dan produk jadi BBM. Realisasi impor tersebut dapat dilakukan tahun ini apabila kesepakatan telah tercapai.
Selain impor energi, pemerintah juga memperluas kerja sama ekonomi dengan AS. Salah satunya, membuka peluang investasi di sektor mineral kritis dan pertambangan. Indonesia terbuka dengan investasi dan akan menerapkan prinsip perlakuan setara bagi seluruh mitra dagang, termasuk AS.
Terkait kebutuhan impor, Bahlil dalam berbagai kesempatan menyampaikan, ketergantungan impor minyak bumi dan BBM masih besar. Untuk bensin, dari kebutuhan sekitar 39–40 juta kiloliter per tahun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 14–15 juta kiloliter. Sisanya, sekitar 25 juta kiloliter, masih harus diimpor.
Oleh karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi penggunaan minyak mentah domestik, pengembangan biodiesel, serta rencana mandatori etanol berbasis singkong, tebu, dan jagung. Menurut Bahlil, langkah itu tidak hanya menekan impor, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan memperkuat hilirisasi.
Adapun kebutuhan solar nasional mencapai 38–39 juta kiloliter per tahun. Selama ini, impor solar berada di kisaran 15–16 juta kiloliter per tahun. Namun, melalui program mandatori biodiesel B40, impor solar pada 2025 berhasil ditekan hingga di bawah 5 juta kiloliter.
Ia menargetkan, pada 2026, Indonesia tidak lagi mengimpor solar seiring tambahan kapasitas kilang di Balikpapan sekitar 100.000 barel per hari atau setara 3–4 juta kiloliter per tahun. Keberhasilan ini, menurut Bahlil, menjadi bagian dari upaya menuju kemandirian dan kedaulatan energi.
