Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, meluncurkan agenda besar membalik arah pembangunan nasional ke wilayah pesisir.
Pemerintah menargetkan 1.000 desa nelayan mulai beroperasi pada 2026, sebagai bagian dari proyek raksasa 5.000 desa nelayan hingga 2029.
Komitmen itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Kepala Negara menilai selama puluhan tahun sektor kelautan berada di pinggir perhatian negara, meski menjadi tumpuan hidup jutaan masyarakat.
“Selama Republik Indonesia berdiri, belum pernah disentuh oleh pemerintah Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita belum pernah dapat perhatian. Mereka kadang-kadang tidak bisa punya es, tidak ada pabrik es di desa mereka, mereka sulit dapat solar, mereka sulit untuk dapat akses ke pasar. Ini kita ubah,” ujar Presiden.
Pemerintah menyiapkan konsep desa nelayan terpadu. Setiap kawasan akan dibangun fasilitas produksi dan distribusi sekaligus, mulai dari pabrik es, cold storage, dermaga, kapal hingga kendaraan operasional.
Tujuannya memutus rantai kerugian nelayan akibat distribusi panjang dan keterbatasan infrastruktur.
Namun Prabowo menegaskan program tersebut bukan bantuan gratis, melainkan model ekonomi berbasis kelembagaan rakyat.
“Ini semua bukan hand out, bukan kita bagi-bagi ini, kita organisasi dalam koperasi, semua pengeluaran mereka akan bayar kembali ke bank-bank dan ke pemerintah,” jelas Presiden.
Skema pembiayaan dibuat longgar agar nelayan tidak tertekan cicilan. Pemerintah memberi masa pengembalian investasi lebih dari satu dekade, sesuatu yang menurut Prabowo juga lazim diterima kalangan usaha besar.
“Kita beri kelonggaran pengembaliannya bisa di atas 10 tahun, 11 sampai 12 tahun, yang tidak ada masalah karena para pengusaha-pengusaha besar juga kadang-kadang minta kredit juga belasan tahun. Itu pun sering minta restrukturisasi,” ungkapnya.
Selain desa nelayan, pemerintah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai mesin ekonomi desa.
Hampir 30.000 koperasi dan gudang tengah disiapkan, dilengkapi gudang logistik, cold storage, gerai kebutuhan pokok, klinik desa, farmasi murah, hingga pembiayaan mikro untuk menekan praktik rentenir.
“Semua barang subsidi akan punya akses. Rakyat akan punya akses langsung sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegas Presiden.
