Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah belum perlu mengubah aturan batas defisit APBN yakni 3% terhadap PDB. Hal ini kendati pemerintah berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya pada 2029 atau akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan bahwa saat ini masih akan berpegangan kepada batas defisit APBN 3% yang tertuang pada bagian penjelasan pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dia menilai ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,11% namun defisit masih bisa dikendalikan.
Pada APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Namun, pada akhir 2025 lalu, APBN ditutup dengan defisit melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Awalnya, APBN saat itu dirancang dengan defisit sebesar 2,53% sebelum melebar pada outlook pertengahan tahun yakni 2,78% terhadap PDB.
"Sekarang saya akan fokus di 3% dan mengoptimalkan uang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil dulu walaupun banyak orang menertawain tetapi kan berhasil kan di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Ke depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi. Apabila baseline pada asumsi makro APBN 2026 ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%, Purbaya justru lebih optimistis.
Otoritas fiskal menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Purbaya pun tak menampik salah satu upayanya adalah dengan belanja pemerintah yakni kebijakan fiskal. '
Baca Juga
- Purbaya Ungkap Modus Penyelundupan Tiffany & Co. yang Disegel Bea Cukai
- Purbaya Mau Ikut Negosiasi Utang Kereta Cepat Jika Dibayar APBN
- Jadwal THR ASN, TNI dan Polri 2026, Menkeu Purbaya Sediakan Rp55 Triliun
Contohnya, pada kuartal I/2026, Purbaya memasang target lebih tinggi. Dia memperkirakan ekonomi tiga bulan pertama 2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6%. Ini salah satunya didorong dengan target penyerapan APBN Rp809 triliun, untuk stimulus ekonomi hingga program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam beberapa tahun setelahnya, ekonomi ditargetkan tumbuh 8% tepatnya pada 2029 seperti yang tertuang pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kendati adanya target tersebut, dia menyatakan saat ini belum ada niat untuk melanggar batas defisit APBN itu.
Sebab, pemerintah kini mengandalkan juga investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui Danantara. Harapannya, investasi ke depan tidak hanya bersandar dari keuangan negara saja.
"Kalau kami lihat investasi sudah cukup yaudah tidak usah, tetapi kalau ada misalnya perlu stimulus tambahan, kami pikirkan. Nanti kalau sudah [ekonomi] tumbuhnya 7,5% ke 8% baru kami pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Keyakinan Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar defisit fiskal 3% ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, ekonomi sempat tumbuh 6% kendati setelahnya 'terjebak' di pertumbuhan rata-rata 5% sampai dengan saat ini.
Ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun kembali menegaskan resepnya untuk mendorong pertumbuhan di atas 5%. Yaitu dengan menghidupkan mesin ekonomi dari sektor swasta maupun pemerintah.
Dengan begitu, dia memperkirakan pengelolaan fiskal pun bisa lebih baik sehingga tidak perlu menambah utang guna membiayai belanja pemerintah.
"Kalau saya gabung kan bisa saja, utangnya flat saja, tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat seperti zaman Pak SBY karena dua mesin pertumbuhan saya gunakan. Mesin pertumbuhan swasta, private sector dan government sector," pungkasnya.
