Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mulai memasuki fase krusial dalam menentukan skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dirinya siap turun langsung ke China apabila negara resmi mengambil alih pembayaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hingga kini, keputusan final belum diketok. Namun Purbaya mengisyaratkan, pemerintah tengah menunggu hasil akhir negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman dari China sebelum menentukan langkah fiskal.
“Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratan dari China. Kalau saya yang bayar saya akan ke China, saya sendiri. Tapi saya belum tahu ya. Saya akan double cek lagi,” ujar Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Ia mengungkapkan Kementerian Keuangan ikut terlibat dalam pembahasan, meski perkembangan negosiasi masih dinamis.
“Dilibatkan yang waktu itu ya. Tapi kalau yang tadi kan selalu ada perkembangan-perkembangan kan tapi saya enggak tau final apa belum. Nanti kan pasti saya dikasih tahu,” kata Purbaya.
Menkeu menegaskan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Begitu ada instruksi resmi, pemerintah siap langsung mengeksekusi.
“Tadi belum ada pembahasan. Saya akan tunggu sampai dapat berita terakhir dari Pak Rosan (CEO Danantara). Tapi pada dasarnya begitu diputuskan presiden, saya akan eksekusi,” tegas Purbaya.
“Saya akan beresin supaya semuanya berlangsung smooth. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi dari Pak Rosan, jadi saya akan tunggu dulu,” tambahnya.
Isu pembayaran utang Whoosh mencuat setelah sinyal dari Istana menyebut pembahasan telah memasuki tahap finalisasi. Negosiasi teknis kini dipimpin oleh CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Proyek kereta cepat tersebut memiliki nilai investasi sekitar US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar. Sekitar 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal konsorsium.
Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek, termasuk kewajiban pembayaran cicilan utang sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
