Kementerian Haji (Kemenhaj) terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Sejumlah langkah strategis dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, mulai dari penguatan sumber daya manusia (SDM), perlindungan jemaah, hingga perbaikan sistem konsumsi dan transportasi.
Hal itu disampaikan Abdul Haris Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj usai memberikan pembekalan dalam kegiatan rapat koordinasi PPIH Kloter, PHD, PPIH Arab Saudi, KBIH, serta pembekalan tugas karom dan karu di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Sabtu (14/2/2026).
Abdul Haris mengatakan peningkatan layanan haji tahun ini difokuskan pada penguatan kapasitas petugas. Karenanya, pelatihan bagi petugas haji diperpanjang jadi satu bulan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan kompetensi teknis.
“Untuk meningkatkan layanan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang pertama dari sisi SDM. Para petugas haji kita berikan bimbingan dan diklat khusus. Yang biasanya 10 hari, untuk PPIH Arab Saudi kita tingkatkan menjadi satu bulan,” ujar Abdul Haris saat ditemui suarasurabaya.net.
Pelatihan tersebut dilakukan secara luring dan daring. Ia menegaskan, kerja sama dengan unsur TNI-Polri bukan dalam konteks militerisasi, melainkan untuk memperkuat strategi pelayanan dan kesiapan fisik petugas di lapangan.
Selain itu, jumlah tim perlindungan jemaah di Arab Saudi juga ditambah signifikan. Jika sebelumnya sekitar 100 personel, tahun ini meningkat menjadi sekitar 170 personel dari unsur TNI-Polri.
“Ini sebagai ikhtiar agar jemaah bisa tertangani perlindungannya dan keamanannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dari sisi operasional, Kemenhaj juga melakukan mitigasi dan penataan ulang alur transportasi jemaah. Evaluasi mencakup pergerakan bus dari bandara ke hotel, antar kota di Arab Saudi, hingga transportasi jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Masyair).
Tim juga dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan pengecekan lapangan terkait alur kendaraan, termasuk layanan bus shalawat dari hotel menuju Masjidil Haram.
Di sektor kesehatan, Abdul Haris menyebut kebijakan istithaah (kemampuan kesehatan) kini diperketat. Calon jemaah diwajibkan memenuhi syarat istithaah sebelum pelunasan biaya haji.
“Istithaah dulu baru pelunasan. Kalau daftar dan lunas dulu baru istithaah, nanti bisa jadi masalah saat keberangkatan,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil agar tidak terjadi kasus jemaah yang sudah melunasi biaya dan berpamitan, tetapi gagal berangkat karena tidak memenuhi syarat kesehatan.
Meski biaya haji tahun ini turun sekitar Rp2,8 juta, Abdul Haris menegaskan kualitas layanan tidak boleh menurun. “Layanan jemaah haji tidak boleh berkurang, harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan,” tegasnya.
Untuk layanan konsumsi, Kemenhaj melibatkan lebih banyak UMKM serta mewajibkan dapur penyedia katering melibatkan tenaga dari Indonesia. Kepala koki diwajibkan berasal dari Indonesia, dengan minimal tiga pelayan juga dari Indonesia. Bumbu dasar dan pasta didatangkan dari Tanah Air untuk menjaga cita rasa.
Selain makanan segar, Kemenhaj juga menyiapkan Ready to Eat (RTE) atau makanan siap saji yang akan diberikan pada waktu tertentu, seperti 6, 7, dan 13 Dzulhijjah, ketika distribusi katering segar berpotensi terkendala.
Terakhir, Abdul Haris berpesan kepada calon jemaah agar mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual. Ia mengingatkan bahwa aktivitas di Tanah Suci menuntut stamina prima, terutama saat tawaf, sai, serta perjalanan dari titik pemberhentian bus menuju Masjidil Haram.
“Haji bukan sekadar ibadah ritual, tapi juga ibadah fisik. Jemaah harus menjaga kesehatan dan kebugaran, biasakan jalan kaki sejak sekarang,” katanya. (wid/bil/iss)
