EtIndonesia. Menurut laporan kantor berita Kyodo News pada 13 Februari, otoritas Jepang telah menahan sebuah kapal nelayan asal Tiongkok dan menangkap nahkodanya. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Jepang dan Tiongkok.
Mengutip keterangan dari Badan Perikanan Jepang, Kyodo melaporkan bahwa kapal tersebut berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (EEZ) Jepang, di perairan lepas pantai Prefektur Nagasaki. Kapal itu disebut mengabaikan perintah untuk berhenti yang dikeluarkan petugas inspeksi perikanan Jepang.
Dalam pernyataan resminya, Badan Perikanan Jepang menyampaikan bahwa nahkoda kapal telah menerima perintah untuk menghentikan kapal guna pemeriksaan, namun kapal tersebut tidak mematuhi instruksi dan justru berusaha melarikan diri dari lokasi. Akibatnya, pihak berwenang memutuskan untuk menangkap sang nahkoda.
Kyodo News juga mencatat bahwa ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2022 otoritas perikanan Jepang kembali menahan kapal nelayan Tiongkok.
Latar Belakang Politik: Isu Taiwan dan Ketegangan Diplomatik
Insiden ini terjadi dalam konteks hubungan bilateral yang sedang memanas.
Pada 7 November tahun lalu, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dalam sesi tanya jawab di Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat Jepang) menyatakan bahwa jika terjadi situasi darurat di Taiwan, kondisi tersebut berpotensi dikategorikan sebagai “situasi krisis yang mengancam kelangsungan hidup negara” berdasarkan Undang-Undang Perdamaian dan Keamanan Jepang. Dalam kondisi demikian, Jepang dapat mempertimbangkan penggunaan hak bela diri kolektif.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari pihak Tiongkok. Sejak saat itu, Beijing disebut mengambil berbagai langkah balasan, termasuk perang pernyataan diplomatik selama lebih dari tiga bulan serta ketegangan dagang yang mencakup pembatasan ekspor.
Kemenangan Telak Partai Berkuasa Jepang
Pada 9 Februari 2026, hasil pemilihan umum ke-51 untuk Majelis Rendah Jepang diumumkan. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi, meraih 316 kursi—lebih dari dua pertiga total kursi parlemen.
Sejak Perang Dunia II, belum pernah ada satu partai tunggal yang berhasil memperoleh lebih dari dua pertiga kursi secara mandiri dalam pemilu Majelis Rendah. Hasil ini dinilai sebagai kemenangan bersejarah dan sangat dominan bagi LDP.
Menanggapi hasil tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers rutin pada 9 Februari menyatakan bahwa pihaknya kembali mendesak Jepang untuk menarik kembali pernyataan “keliru” Perdana Menteri Takaichi terkait isu Taiwan.
Insiden penahanan kapal ini pun dipandang sebagai salah satu titik terbaru dalam rangkaian ketegangan yang terus berkembang antara Tokyo dan Beijing. (jhon)
