Peluncuran program dilakukan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas (14/2). Nama program memuat filosofi 'Ngopeni Omah' sebagai upaya merawat rumah dan pelayanan publik, serta 'Nglakoni Sesarengan' yang menekankan kerja bersama antar pihak.
Taj Yasin menyampaikan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk mempercepat penanganan kebutuhan hunian di Jawa Tengah, baik bagi warga yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak.
"Kita memberikan bantuan-bantuan seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun di Jawa Tengah," ujar Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2/2026).
Ia menambahkan, capaian penanganan kekurangan rumah selama ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Baznas, Bank Jateng, hingga kolaborasi anggaran pemerintah kabupaten/kota.
"(Penanganan) backlog yang ada di Jawa Tengah ini semakin baik. Kita juga mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog," jelasnya.
Meski begitu, Taj Yasin mengakui tantangan penyediaan hunian masih besar sehingga kolaborasi perlu terus dijaga agar program tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Masyarakat yang belum memiliki rumah kita dorong dengan program-program dari Dinas Perumahan. Ini juga enggak mungkin dari Pemprov saja. Kita kolaborasi bersama dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng," imbuh Taj Yasin.
Komitmen Pemprov Jateng di sektor perumahan turut mendapat pengakuan nasional. Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Capaian itu ditopang realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 17.513 unit rumah layak huni dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau 100 persen dari target.
Rinciannya berupa peningkatan kualitas rumah 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng 3 unit.
Untuk 2026, Pemprov Jateng menargetkan penyediaan rumah mencakup 10.231 unit dengan anggaran Rp210 miliar. Program tersebut terdiri atas peningkatan kualitas rumah 10.074 unit, pembangunan rumah sederhana sehat 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi 40 unit, serta pembangunan rumah apung 17 unit.
Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema 'Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya', Pemprov Jateng juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik untuk 100 unit rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta.
Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta diberikan kepada UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan menjelaskan program 'Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan' dirancang sebagai solusi komprehensif untuk berbagai kebutuhan perumahan.
Program ini juga disebut sebagai wujud komitmen kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.
Boedyo memaparkan, bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan opsi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Program ini dilaksanakan bersama pemerintah pusat, Pemprov Jateng, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT.
"Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, kami bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak," jelas Boedyo.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan RTLH bagi warga yang rumahnya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, termasuk solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
"Semua ini kita lakukan sesarengan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pelaku usaha melalui CSR, hingga Baznas, dikemas dalam satu payung besar program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan," tegasnya.
Boedyo berharap program ini memperluas akses hunian layak sekaligus memudahkan warga memperoleh jalur bantuan yang sesuai kebutuhan. Ia juga mengajak masyarakat ikut mensosialisasikan program serta memanfaatkan kanal konsultasi jika menghadapi persoalan perumahan.
"Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan," pungkasnya.
(anl/ega)
