Masih Ada Kiai yang Tak Rela Indonesia Masuk Board of Peace

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com - JOMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib mempertanyakan kemungkinan adanya keterkaitan antara agenda dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara RI-AS dengan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza, Palestina.

“Saya menduga adanya momentum yang beriringan antara ratifikasi ART dan pertemuan perdana Board of Peace. Ini wajar jika memunculkan pertanyaan: apakah ada relasi kepentingan di balik dua agenda besar tersebut?” ujar Gus Salam -panggilan Abdussalam Shohib.

BACA JUGA: Indonesia Buka Peluang Evaluasi Keanggotaannya di Board of Peace

Gus Salam pun mencermati meredanya kritik publik terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP untuk Gaza, setelah pemerintah mengundang sejumlah pimpinan ormas keagamaan, pesantren, dan mantan menteri luar negeri ke Istana Negara.

“Sikap yang sebelumnya kritis terhadap BoP mendadak berubah. Padahal sejak awal banyak pihak menilai skema itu lebih menguntungkan kepentingan Amerika dan Israel ketimbang rakyat Palestina,” katanya.

BACA JUGA: Bertemu Ormas Islam, Prabowo Jelaskan Alasan RI Bergabung di BoP

Gus Salam menilai klaim 20 poin program BoP yang disebut sebagai New Gaza Project perlu dikaji secara kritis. Proyek tersebut disebut akan mentransformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem pemerintahan yang terbebas dari Hamas.

Namun, menurutnya, skema itu justru berpotensi menghilangkan kedaulatan dan peradaban Palestina.

“Alih-alih memperjuangkan kemerdekaan Palestina, skema ini berisiko menjadi pola baru penindasan dan kolonialisme dengan kemasan perdamaian,” ujarnya.

"Jika fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi, maka di mana letak perdamaian yang dijanjikan?” imbuhnya.

Sebagai langkah konkret, Gus Salam berharap isu keanggotaan Indonesia dalam BoP dibahas secara mendalam dalam forum Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU pada bulan Syawal 1447 H.

“Saya berharap persoalan ini dikaji secara kritis dalam perspektif fiqih oleh ulama pesantren dan jam’iyyah Nahdlatul Ulama, misalnya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama yang berbarengan dengan Konbes PBNU mendatang, dan atau Bahtsul Masail pesantren di Indonesia” ujarnya. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Siap Gelar Rakernas, 37 Korwil APUDSI Gelar Gala Dinner Bertema Desa Tangguh Hadapi Krisis Global
• 23 jam laludisway.id
thumb
Khofifah Jajaki Kerja Sama Sister Province Jatim–Samarkand untuk Perkuat Hubungan Bilateral
• 5 jam lalupantau.com
thumb
Ramadan 2026, Bank BJB Hadirkan Layanan Penukaran Uang SERAMBI
• 11 jam lalubisnis.com
thumb
Harga Minyak Dunia Susut hingga 1 Persen Sepekan
• 12 jam laluidxchannel.com
thumb
Diduga Terima Setoran Narkoba, Kapolres Bima Kota Ditahan Propam Mabes Polri | BORGOL
• 5 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.