La Galigo: Struktur Kosmologi dan Legitimasi Kekuasaan
La Galigo bukan sekadar epik panjang yang eksis untuk dibanggakan sebagai "terpanjang di dunia". Ia adalah struktur konseptual masyarakat Bugis pra-Islam. Dalam teks ini, dunia dipahami sebagai hasil intervensi makhluk langit (To Manurung) yang turun untuk menata bumi. Konsep tersebut membentuk sebuah gagasan bahwa kekuasaan bukan sekadar hasil perebutan, tetapi memiliki legitimasi politik.
Sang peneliti Christian Pelras menunjukkan bahwa sistem tingkatan sosial Bugis tidak bisa dilepaskan dari narasi asal-usul sakral tersebut. Bangsawan tidak hanya berkuasa karena militer, tetapi karena garis keturunan yang terikat dengan figur mitologis seperti Batara Guru dan Sawerigading. Ini penting: dalam masyarakat Bugis, politik selalu berkaitan dengan kosmologi.
Dengan demikian, La Galigo menyediakan "bahasa simbolik" kemudian digunakan dalam pembacaan terhadap tokoh-tokoh sejarah nyata.
Arung Palakka: Politik, Trauma Kolektif, dan Perubahan Hegemoni
La Tenritatta To Unru biasa disebut Arung Palakka hidup dalam konteks dominasi Kesultanan Gowa atas Bone pada pertengahan abad ke-17. Leonard Andaya menjelaskan terkait konflik antara Bone dan Gowa bukan sekadar perang antar kerajaan, melainkan pertarungan hegemoni regional.
Pengalaman penaklukan Bone oleh Gowa menciptakan trauma kolektif. Arung Palakka muncul sebagai tokoh yang mengartikulasikan perlawanan tersebut. Aliansinya dengan VOC sering dibaca secara dangkal sebagai "pengkhianatan". Namun, dalam kerangka politik abad ke-17, koalisi lintas kekuatan adalah strategi rasional untuk mematahkan dominasi.
Perjanjian Bongaya (1667) menjadi titik balik: Gowa melemah, Bone menjadi kuat, dan konfigurasi kekuasaan Sulawesi Selatan berubah secara drastis. Di sini Arung Palakka adalah tokoh sejarah konkret, tercatat dalam arsip Belanda dan lontara lokal.
Namun, historiografi kampung tidak berhenti pada arsip. Ia membaca Arung Palakka sebagai pemulih Siri' Bone yang menjadi harga diri. Ini bukan pembacaan kisah romantik sematan, tetapi refleksi dari memori sosial yang menempatkan kehormatan kolektif sebagai inti konflik.
Kawali, Siri', dan Tubuh Politik
Kawali atau badik tidak bisa direduksi menjadi senjata tradisional. Ia adalah simbol utama dari konsep Siri'-Harga Diri yang menjadi fondasi etika Bugis. Pelras dan sejumlah etnografer lain menegaskan bahwa Siri' adalah mekanisme sosial yang mengatur relasi kehormatan.
Dalam konteks politik abad ke-17, konflik ini bukan soal wilayah, tetapi soal martabat dan harga diri. Ketika Bone ditundukkan Gowa, yang terluka bukan hanya susunan kekuasaan, tetapi Siri' kolektif. Kawali menjadi representasi material dari kesiapan mempertahankan martabat itu.
Mengaitkan Arung Palakka dengan kawali dalam historiografi kampung berarti membaca politik sebagai persoalan kehormatan, bukan sekadar diplomasi atau ekonomi.
Historiografi Kampung: Memori sebagai Produksi Sejarah
Historiografi modern bekerja dengan kritik sumber, arsip kolonial, dan vertikal tekstual. Namun, di Sulawesi Selatan, tradisi lontara dan cerita lisan tetap menjadi jalur komunikasi sejarah.
Stephen Druce dan C.C Macknight menunjukkan bahwa lontara bukan mitos murni, melainkan campuran antara kronik politik, legitimasi genealogis, dan interpretasi simbolik. Artinya, historiografi kampung tidak bisa langsung didiskualifikasi sebagai "tidak ilmiah". Ia adalah bentuk produksi makna sejarah.
Perbedaan muncul pada cara membaca:
Arsip kolonial menekankan kepentingan VOC.
Lontara menekankan legitimasi lokal.
Cerita kampung menekankan Siri' dan identitas.
Mahasiswa sejarah seharusnya mampu membaca ketiganya secara komparatif, bukan memilih satu dan menolak yang lain.
Benang Merah: Dari Epik ke Politik
La Galigo membentuk imajinasi kosmologis. Arung Palakka adalah tokoh historis dalam perubahan hegemoni. Kawali adalah simbol konkret Siri'.
Ketiganya bertemu dalam satu garis yaitu: legitimasi dan kehormatan.
Historiografi kampung menyambungkan epik dan politik melalui memori kolektif. Di sinilah kerja sejarah menjadi menarik: bukan membongkar mitos untuk dihancurkan, tetapi memahami fungsi sosialnya.
Sebagai mahasiswa sejarah, tugasnya bukan memilih antara "epik" atau "arsip", melainkan membaca bagaimana epik memberi kerangka makna bagi tindakan politik nyata dan jangan jatuh ke glorifikasi tunggal. Kompleksitas jauh lebih jujur daripada narasi hitam-putih.
