Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan larangan sahur on the road (SOTR) selama bulan Ramadan, yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan tawuran. Pemprov DKI akan memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama selama Ramadan.
"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan, saya nggak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," kata Pramono usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah dengan menilai dampak langsung dari kegiatan di lapangan. Jika sahur bersama dilaksanakan secara tertib dan tak mengganggu ketertiban umum, masih dapat diterima. Namun, jika kegiatan berujung pada konvoi liar atau bentrokan, tindakan tegas akan diambil.
Selain itu, Pramono juga menegaskan tidak mengizinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan penyisiran (sweeping) ke rumah makan selama bulan Ramadan. Ia meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap damai dan rukun saat memasuki bulan puasa.
"Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan," kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Ia menjelaskan rangkaian perayaan di Jakarta saat ini masih dalam suasana Imlek hingga 17 Februari. Setelah itu, suasana kota akan beralih menyambut Ramadan dan Idul Fitri.
Pemprov DKI, kata dia, sudah menyiapkan berbagai langkah agar masa peribadatan berjalan tertib. Menjawab pertanyaan soal potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono menegaskan larangan tersebut.
"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping," tegasnya.
(kny/jbr)
